Stop Interpelasi, Ical Kumpulkan Pengurus Fraksi Selasa Malam

Jakarta - Upaya pengajuan hak interpelasi resolusi DK PBB oleh 9 fraksi di DPR -- Partai Demokrat (PD) tidak ikut -- membuat pemerintah keder. Selasa 27 Maret sekitar pukul 21.00 WIB, Menko Kesra Aburizal Bakrie mengumpulkan pengurus-pengurus fraksi di Hotel Dharmawangsa, Jakarta Selatan.Selain Ical hadir pula Menlu Hassan Wirajuda. Pertemuan yang digagas pemerintah itu berharap bisa menggagalkan upaya pengajuan hak interpelasi terkait dukungan pemerintah atas resolusi 1747 DK PBB. Resolusi itu memberikan sanksi kepada Iran yang tetap mempertahankan industri nuklirnya.Menurut sumber detikcom di DPR yang mewanti-wanti tidak disebutkan namanya, Kamis (29/3/2007), dalam pertemuan itu hadir beberapa perwakilan fraksi, kecuali PDIP. Namun beberapa banyak jumlah pengurus yang hadir, sumber ini menolak menyebutkannya.Dituturkannya, dalam upaya lobi itu ternyata DPR bergeming dan tetap melanjutkan hak interpelasi. Karena pengajuan hak interpelasi yang digagas anggota DPR dimaksudkan untuk memperjelas alasan-alasan dukungan pemerintah terhadap resolusi PBB."Misalnya, apakah dukungan itu memberikan manfaat untuk kepentingan nasional atau tidak," kata sumber itu.Upaya pemerintah menggagalkan pengajuan hak interpelasi tidak berhasil. Buktinya, inisiator interpelasi tetap mengajukan usul kepada pimpinan DPR pada Rabu 28 Maret. Usulan itu ditandatangani 139 anggota dewan dan dibacakan dalam rapat paripurna Kamis ini. (umi/nrl)