Hidayat: Interpelasi DPR untuk Iran Jangan Main-main

Jakarta - Dukungan Indonesia terhadap resolusi DK PBB untuk Iran mendapat protes banyak pihak. Bahkan DPR akan menggunakan hak interpelasi. Ketua MPR Hidayat Nurwahid meminta interpelasi dilakukan dengan serius."Anggota DPR yang mengajukan (interpelasi) agar serius dan jangan main-main," kata Hidayat di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (29/3/2007).Hidayat mengatakan, sebelum mengambil keputusan untuk mendukung DK PBB, seharusnya pemerintah RI berkonsultasi dulu dengan ormas-ormas Islam di Indonesia. Hal itu untuk menghindari perdebatan di kemudian hari."Secara pribadi, saya menyayangkan sikap Indonesia yang mendukung resolusi itu. Seharusnya bisa berkonsultasi dulu dengan NU, Muhammadiyah dan lain-lain," katanya.Sebagai negara berpenduduk mayoritas Islam terbesar di dunia, banyak negara yang berharap Indonesia dapat menyelesaikan konflik di Timur Tengah. Karena itu, dalam mengambil sikap untuk solusi konflik di Timur Tengah, pemerintah harus mengajak umat Islam berdialog untuk menyamakan sikap."Selama ini umat tidak diajak dalam pembahasan rancangan resolusi itu. Tahu-tahu keputusan langsung seperti itu. Saya menyayangkan sikap politik luar negeri kita," ujarnya.Hidayat menambahkan, di mata masyarakat, ada dua hal yang bisa dilihat dari sikap pemerintah yang mendukung resolusi DK PBB. Yang pertama, RI terkesan tidak mendukung Iran. Kedua, RI terkesan tunduk kepada AS.Apakah sikap itu melanggar UUD 1945? "Itu ada forum tersendiri untuk mengatakan itu melanggar atau tidak," kilahnya. (ken/sss)