.webp)
Politisi PDI Perjuangan di DPR RI, Rio Dondokambey dipastikan duduk di Komisi XI. Hal ini terungkap usai ditetapkannya Komposisi Alat Kelengkapan Dewan (AKD) periode 2024-2029 dalam Rapat Paripurna ke-V Masa Persidangan I DPR.
"Puji Tuhan, Saya ditugaskan di Komisi XI," Rio Dondokambey, dalam keterangan tertulis, Kamis (24/10/2024).
Ia mengatakan akan membantu pertumbuhan perekonomian yang menjadi target secara nasional di pemerintahan Prabowo.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Sesuai dengan ruang lingkup tugas Komisi XI, maka secara nasional kita perlu memperhatikan pertumbuhan perekonomian Indonesia bisa sesuai dengan target yang dicanangkan Presiden Prabowo. Sejalan dengan itu, saya kira pembangunan Indonesia di tahun 2025 perlu kita perhatikan juga agar bisa memenuhi sasaran pembangunan dan indikator pembangunan 2025 yang sudah disepakati antara komisi XI dengan pemerintah," kata Rio.
Rio membeberkan 3 tugas utama yang akan ia lakukan untuk mengawal aspirasi konstituennya dari Sulawesi Utara di Komisi XI. Pertama, yaitu melakukan pengawasan kinerja pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Utara.
"Kedua, Mendorong solusi terwujudnya kebijakan yang solutif terhadap hal yang menjadi penghambat pertumbuhan perekonomian di Sulawesi Utara," ucap Anggota DPR kelahiran 1995 itu.
Menurutnya, hal terpenting yang dinantikan masyarakat adalah bantuan kredit usaha dari pemerintah terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
"Ketiga, yang mana mungkin ini bisa dikatakan sangat ditunggu banyak pengusaha kecil menengah yakni memastikan bantuan kredit dari pemerintah untuk UMKM benar diterima oleh pelaku UMKM. Mendorong pengembangan potensi daerah dan pengelolaan pendapatan belanja keuangan di Sulawesi Utara agar lebih baik," kata Rio.
Adapun Komisi XI membidangi Keuangan, Perencanaan Pembangunan Nasional, Moneter, Sektor Jasa Keuangan. Komisi ini bermitra dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas, BI, OJK dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB), Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Sekjen BPK, LPS, BPKP, LPEI, BUMN (PMN dan Privatisasi).
(prf/ega)
