Koalisi Foke Terancam Bubar

Jakarta - Hari-hari ini merupakan hari lobi tingkat tinggi bagi sejumlah parpol yang ingin 'bermain' dalam Pilkada DKI Jakarta. Di internal Koalisi Jakarta yang merupakan kumpulan parpol-parpol pendukung Fauzi Bowo alias Foke, lobi-lobi terus dilakukan. Jika lobi gagal, maka koalisi ini terancam bubar. Tanda-tanda itu sudah terlihat. Lobi yang digalakkan di internal Koalisi Jakarta itu terkait penetapan calon wakil gubernur (cawagub) pendamping Foke. Masing-masing parpol memiliki jago tersendiri. Nama-nama cawagub yang mereka usung ini akan dibahas dalam forum Koalisi Jakarta pekan depan untuk ditetapkan. Tentu bukan hal yang mudah untuk menentukan cawagub. Sebab, selain memiliki calon masing-masig, setiap parpol juga memiliki kepentingan tertentu. Risiko terbesar dari kemungkinan deadlock-nya pembahasan dalam Forum Jakarta adalah bubarnya koalisi. Atau setidaknya ada parpol yang akan keluar dari koalisi. Di antara Koalisi Jakarta, sedikitnya ada tiga parpol yang ngotot untuk menjagokan cawagubnya. Ketiga parpol ini adalah PDIP, Partai Golkar, dan Partai Demokrat (PD). Ketiga parpol ini memiliki suara yang cukup besar dalam Pemilu 2004 lalu. Dilihat dari perolehan kursi di DPRD, maka PD yang paling kuat. PD memiliki 16 kursi di DPRD. Setelah itu disusul PDIP dengan 11 kursi. Sementara Golkar hanya memiliki 7 kursi. PPP sebenarnya juga memiliki 7 kursi di DPRD, tapi sepertinya partai Ka'bah - seperti biasa - lebih terlihat bersikap wait and see. Saat ini, PDIP, Golkar dan PD masih bersikukuh dengan pilihan cawagubnya masing-masing. PD sudah memastikan mengusulkan Ferial Sofian, PDIP akan mengusung Mayjen (Purn) Slamet Kirbiantoro, dan Golkar sepertinya akan mengusung Mayjen (Purn) Djasri Marin. PD yang memiliki kursi paling besar sudah ngotot akan mempertahankan Ferial Sofian. PDIP juga akan mempertahankan Slamet Kirbiantoro, begitu juga Golkar akan memperjuangkan Djasri. Lantas mana di antara tiga partai ini yang akan menang? Lobi-lobi politik di antara partai Koalisi Jakarta akan sangat menentukan. Boleh saja PD mengklaim sebagai partai yang berhak mengajukan cawagub karena kursinya paling besar. Namun, bila sampai PDIP bisa mengajak Golkar atau PPP untuk bersatu, maka sangat mungkin Slamet Kirbiantoro yang akan maju sebagai cawagub. Bila PDIP dan Golkar bersatu, jumlah kursinya sudah melebihi kursi PD. Apalagi bila nanti PDIP juga bisa melobi PPP. Jumlah suaranya tentu akan semakin besar. Namun, tentu nasib akan bicara lain, bila PD yang berhasil menggandeng Golkar dan PPP. Sudah bisa dipastikan PDIP akan kalah. Lantas, bagaimana bila PDIP kalah? Mungkin saja PDIP keluar dari koalisi. Kemudian PDIP bisa saja menggandeng PKB (memiliki 4 kursi di DPRD) dan PAN (memiliki 6 kursi di DPRD) - dia parpol yang sampai saat ini masih bingung menentukan calon - untuk mengajukan calon gubernur dan calon wakil gubernur baru. Kemungkinan ini masih bisa terjadi. Karena itu, kemungkinan majunya Sarwono Kusumaatmadja, Agum Gumelar, Faisal Basri, dan Rano Karno masih terbuka lebar. Dan bila ini terjadi, Pilkada DKI akan semakin seru, karena bertambah satu calon lagi. Namun, sepertinya PDIP tidak akan melakukan sikap itu. "Kami tidak akan melakukan tindakan seperti itu. Kami akan tetap bertahan di dalam koalisi. Ini sudah komitmen," kata sumber detikcom di DPP PDIP, Kamis (29/3/2007). Jangan lupa, untuk menentukan cawagub, bisa saja dalam forum Koalisi Jakarta tidak akan diberlakukan kalkulasi kursi seperti itu. Bisa diambil suatu kesepakatan, bahwa Foke yang sudah ditetapkan sebagai cagub-lah yang berhak menentukan cawagub yang diajukan parpol-parpol dalam Koalisi Jakarta. Jika ini yang menjadi kesepakatan, bisa jadi Koalisi Jakarta akan tetap solid. (asy/asy)