ICMI: Pemerintah Seharusnya Abstain Soal Iran

Jakarta - Nasi sudah menjadi bubur. Pemerintah telah mendukung sanksi Iran oleh Dewan Keamanan (DK) PBB. Sikap pemerintah pun disayangkan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI)."Seharusnya pemerintah berkonsultasi dengan DPR. Kalau pun dilematis, RI seharusnya memilih abstain," kata Ketua Presidium ICMI Nanat Fatah Natsirusai konsultasi dengan Dewan Pakar ICMI Ginandjar Kartasasmita di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (28/3/2007).Karena nasi sudah menjadi bubur, menurut dia, pemerintah harus segera menjelaskan sikap yang diambilnya pada masyarakat dan DPR."ICMI akan meminta waktu pada Presiden SBY untuk melakukan pertemuan," ujarnya.ICMI menyayangkan pemerintah RI yang mendukung resolusi DK PBB yang memberi sanksi pada Iran, sebab tidak ada data yang akurat bahwa Iran mengembangkan nuklir dalam rangka bukan untuk tujuan damai."Apalagi dalam kunjungannya ke Indonesia belum lama ini, Presiden Iran dan ketua parlemen Iran mengatakan nuklir yang dikembangkan adalah untuk ilmu pengetahuan. Indonesia dulu mendukung dan akan mengikuti program Iran itu tadi," kata Nanat.Lebih lanjut, Nanat menilai sikap pemerintah tidak mencerminkan bangsa Indonesia dan negara-negara non-blok. Padahal, RI duduk sebagai DK PBB karena negara-negara non-blok. Mereka berharap RI mampu memberikan dukungan bagi negara non-blok. (aan/sss)