RI Dukung Resolusi PBB Bebaskan Timteng dari Senjata Nuklir

Jakarta - Sikap pemerintah yang mendukung resolusi Dewan Keamanan PBB untuk pemberian sanksi terhadap Iran bukan dimaksudkan untuk menghukum Iran. Namun hal itu dijadikan jalan sebagai cara untuk membebaskan Timur Tengah dari senjata nuklir, termasuk yang dimiliki Israel."Agar pembatasan nuklir itu benar-benar menghadirkan pembatasan yang bersifat Timur Tengah, sehingga Timur Tengah menjadi kawasan yang bebas dari senjata nuklir," kata ketua MPR Hidayat Nurwahid seusai rapat konsultasi MPR dengan Presiden SBY mengenai hasil amandemen UUD 1945, di Gedung MPR, Senayan, Jakarta, Selasa (27/3/2007).Untuk tujuan tersebut, menurut Hidayat, Pemerintah RI sedang bekerja sama dengan Pemerintah Afrika Selatan dan Qatar.Menurut Hidayat, SBY tetap berkomitmen untuk memberikan hak kepada Iran dalam rangka pengembangan nuklir untuk tujuan damai. Sikap Pemerintah RI tersebut menurut Hidayat diambil karena kondisi DK PBB yang tidak memungkinkan Indonesia untuk menolak resolusi tersebut."Memang ada kondisi di PBB semacam itu. Beliau menegaskan bahwa sikap Indonesia tetap, yaitu tetap mendukung Iran untuk mengembangkan teknologi nuklir yang damai," ungkap Hidayat.Sikap mendukung resolusi DK PBB tersebut diambil karena pemerintah RI tidak ingin DK PBB memberikan sanksi militer terhadap Iran."Indonesia berupaya agar jangan sampai ada sanksi militer terhadap Iran. Kita semua sepakat Indonesia jangan sampai menjadi pihak yang dirugikan dalam status Iran ini," tukasnya. (nwk/nvt)