.webp)
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor menggelar rapat bersama Kementerian PUPR membahas penanganan kawasan Puncak. Salah satunya membahas mengenai penataan kembali kawasan Puncak.
"Bersama jajaran Pemkab Bogor akan melanjutkan penataan dan penanganan kawasan Puncak yang sebelumnya telah dilakukan, bahkan mendapatkan apresiasi dari berbagai pihak," kata Pj Bupati Bogor Bachril Bakri, Jumat (18/10/2024).
Salah satu yang dibahas ialah kembalinya para pedagang kaki lima (PKL) dan bangunan liar di pinggir jalan kawasan Puncak. Dia mengatakan persoalan itu akan ditindaklanjuti bersama Kementerian PUPR.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Melalui rakor (rapat koordinasi) ini, kami ingin menyepakati dan untuk menyikapi bersama isu-isu yang harus ditindaklanjuti bersama," jelasnya.
Bachril mengatakan pihaknya telah membentuk tim gabungan dari berbagai pihak. Hal itu untuk mengoptimalkan penanganan kawasan Puncak.
"Tim terpadu akan segera dibentuk oleh bagian administrasi pembangunan untuk memastikan proses penataan ini dapat dieksekusi tepat waktu, serta mengatasi berbagai permasalahan di lapangan," tuturnya.
"Di sini kita sepakati apa saja langkah jangka pendeknya dalam waktu dekat, jangka menengah, dan jangka panjangnya," lanjutnya.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor Ajat Rochmat Jatnika menyebut penataan kawasan Puncak dilakukan hingga ke lokasi eks Warpat. Dia mengatakan pihaknya juga membuat desain dan perluasan rest area Gunung Mas untuk memberi fasilitas kepada pedagang yang telah direlokasi.
"Kami berharap perencanaan oleh Kementerian PUPR tetap dilakukan dan secara intens menjadi domain Kementerian, dan kami, pemerintah daerah, siap mendukung untuk terwujudnya penataan kawasan Puncak, baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan. Kami juga berharap kerja sama ini dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat dan lingkungan di Puncak," jelas Ajat.
