DPD PDIP Serahkan Surat Tolak Laptop ke Wakil Ketua DPR

Jakarta - Janji PDIP untuk menolak laptop benar-banar dibuktikan. Sekjen DPP PDIP Pramono Anung, Sekretaris FPDIP Jacobus Mayong Padang dan 10 anggota FPDIP lainnya menyampaikan surat penolakan kepada Wakil Ketua DPR Zaenal Ma'arif."Kita minta para pimpinan DPR untuk tidak mengalokasikan pembelian laptop kepada anggota FPDIP," kata Pramono Anung sambil menyerahkan surat keputusan DPP di ruang Zaenal Ma'arif di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (27/3/2007).Menurut politisi yang akrab dengan Megawati ini, jika ditemukan ada anggota FPDIP yang menerima laptop, maka DPP PDIP tidak akan segan-segan memberikan sanksi tegas."Berbagai sanksi akan kami berikan. Mulai dari yang lunak sampai keras," ujar laki-laki yang akrab disapa Pram ini. Namun Pram menolak sanksi keras yang dia maksud.Namun Pram yakin tidak akan ada anggota FPDIP yang berani melawan keputusan DPP untuk menerima laptop.Surat penolakan tersebut mengintruksikan kepada pimpinan dan anggota FPDIP untuk menolak pemberian fasilitas laptop, berkonsultasi dan meminta persetujuan DPP PDIP dalam hal keputusan DPR yang terkait penerimaan barang atau dana, dan meningkatkan fungsi, tugas dan tanggung jawab untuk memperjuangkan kepentingan rakyat.Sementara Sekretaris FPDIP menilai anggaran DPR lebih perlu disampaikan untuk korban bencana daripada untuk membeli laptop. Saat ini, kondisi masyarakat masih memprihatinkan."Tidak ada jaminan pembelian laptop dapat meningkatkan kinerja. Yang pasti masyarakat lebih membutuhkan bantuan," ujarnya. (ken/nrl)