Pimpinan DPR Dukung Penggunaan Hak Interpelasi Soal Iran

Jakarta - Sikap pemerintah Indonesia yang mendukung PBB memberikan sanksi Republik Rakyat Iran karena mengembangkan teknologi nuklir bakal berbuntut panjang. Setelah belasan anggota Komisi I DPR mengecamnya, pimpinan DPR juga menyesalkan sikap plin-plan pemerintah. "Presiden Iran, ketua parlemennya, menlu-nya, semua sudah datang ke Indonesia untuk menjelaskan. Apa itu kurang cukup? Saya sangat sayangkan dan sesalkan sikap pemerintah ini," kata Ketua DPR RI Agung Laksono kepada wartawan di gedung DPR RI, Jl. Gatot Subroto, Jakarta, Senin (26/3/2007). Sikap pemerintah yang mendukung resolusi Dewan Keamanan (DK) PBB ini dinilai tidak sejalan dengan suara mayoritas rakyat Indonesia. Sebagai konsekuwensinya, Indonesia akan dikenal sebagai negara yang tidak punya pendirian. "Iran itu sahabat seluruh rakyat Indonesia. Mestinya Indonesia bisa jadi jembatan untuk menyelesaikan masalah ini. Bukan malah ikut mendukung negara-negara barat yang saya duga sudah membuat skenario untuk memberikan sanksi pada Iran," tambah Agung. Agung akan mendukung bila DPR menggunakan hak interpelasi terhadap keputusan pemerintah soal Iran. "Pemerintah harus menjelaskan ini ke publik, mengapa mendukung keputusan resolusi PBB. Kalau interpelasi, itu terserah anggota masing-masing, tapi kalau semua anggota DPR mendukung, saya tidak bisa menolak," pungkas Agung. Dukungan penggunaan hak interpelasi atas keputusan pemerintah soal sanksi terhadap Iran juga disampaikan oleh Wakil ketua DPR Muhaimin Iskandar dan Zaenal Maarif. Menurut Zaenal, keputusan pemerintah yang seperti ini menunjukkan pemerintahan di bawah SBY-JK telah nyata-nyata menjadi antek-antek AS. "Nampaknya pemerintah benar-benar telah menjadi antek-antek Amerika dan sekutunya. Kalau begini kondisinya, keluar saja dari OKI dan Gerakan Non Blok. Keputusan Indonesia telah menyakiti jutaan hati umat Islam. Saya setuju digunakan hak interpelasi," kata Zaenal. (yid/asy)