Dukung Sanksi PBB untuk Iran, Pemerintah Diinterpelasi DPR

Jakarta - Pemerintah RI mendukung resolusi DK PBB No 1747 tentang sanksi terhadap Iran terkait program nuklirnya. Sikap 'barkhianat' ini membuat kalangan DPR berang. Mereka mengancam akan menjadi inisiator hak interpelasi."Kebijakan pemerintah saat ini mempunyai potensi untuk di- impeach, kita akan gunakan hak interpelasi. Karena ini serius pelanggaran pada UUD 1945," kata anggota Komisi I dari FKB Effendy Choirie dalam jumpa pers di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (26/3/2007).Ungkapan senada juga disampaikan anggota FBPD Ali Mochtar Ngabalin. Tanpa ragu-ragu, dia akan menjadi inisiator penggunaan hak interpelasi atas sikap pemerintah itu. "Saya akan mengawali ini, karena sikap pemerintah tidak menggambarkan suara rakyat Indonesia," ujarnya bersemangat.Sementara anggota FPG Yuddy Chrisnandi menilai pemerintah Indonesia telah mengkhianati persahabatan dengan Iran. Betapa tidak, baik pemerintah maupun DPR sering menyatakan dukungan terhadap program nuklir Iran untuk kepentingan damai. "Tapi ditikung di resolusi DK PBB," sesalnya.Anggota Komisi I dari FPDIP Sidharto Danusubroto berjanji akan mengawal hak interpelasi ini. Dia meminta kepada semua anggota fraksi lainnya untuk komitmen mengawal. "Jangan berhenti di tengah jalan. Kami dari PDIP akan mendukung penuh," ujarnya. (ken/nrl)