.webp)
Upaya untuk menekan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak harus konsisten dilakukan. Hal ini dapat dicapai dengan memperkuat sistem perlindungan bagi setiap warga. Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat menegaskan bahwa sistem perlindungan bagi setiap warga harus dikuatkan dengan berbagai cara.
"Penguatan sistem perlindungan bagi setiap warga harus terus direalisasikan dengan berbagai upaya untuk memastikan negara hadir dalam menjamin keamanan setiap warganya," ujar Lestari dalam keterangan tertulis, Minggu (13/10/2024).
Hasil Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) dan Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (SNPHAR) tahun 2024 oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) bersama Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat terjadi penurunan tindak kekerasan terhadap perempuan, dari 9,2% pada 2016 menjadi 6,6% pada 2024.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Prevalensi kekerasan terhadap anak, baik anak laki-laki maupun perempuan juga menurun. Kekerasan terhadap anak laki-laki pada 2018 tercatat 61,7%, pada tahun ini 49,83%. Sementara kekerasan terhadap anak perempuan tercatat dari 62% pada 2018 menjadi 51,78% pada 2024.=
Melihat hasil survey tersebut, Lestari menyampaikan bahwa faktor pendorong penurunan tingkat kekerasan yang tercatat harus dicermati dengan baik. Sehingga, langkah penekanan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang akan diambil bisa jauh lebih efektif.
Rerie - nama kecil Lestari - juga berpendapat bahwa di tengah kondisi perekonomian nasional dan global yang semakin tidak menentu, efektivitas pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak harus bisa ditingkatkan.
Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu berharap upaya penurunan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak mendapat perhatian serius dari para pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah. Sehingga, amanah konstitusi untuk melindungi setiap warga negara dari segala bentuk ancaman dapat benar-benar direalisasikan.
(ega/ega)
