.webp)
Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI, Jusuf Kalla (JK), menyampaikan harapan untuk Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi ke depannya. JK berharap sosok Mendikbud yang akan datang paham akan persoalan pendidikan di Indonesia.
"Ya yang mengerti pendidikan dengan baik untuk memajukannya, kalau memajukannya harus mengerti," kata JK usai menghadiri acara peluncuran buku karya Dede Yusuf, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (10/10/2024).
JK mengiyakan supaya permasalahan pendidikan pada saat ini tak terulang. Ia berharap Mendikbud yang akan datang bisa memahami hal itu.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Iya, sebab bagaimana memajukan kalau tidak paham?" katanya.
JK kritik Kurikulum Merdeka
JK juga mengkritik kebijakan Kurikulum Merdeka untuk nasional. Jusuf Kalla menilai aturan ini bisa dilakukan untuk satu atau dua sekolah, tapi tidak untuk seluruh wilayah di Indonesia.
Hal tersebut disampaikan JK dalam launching dan bedah buku 'Menegakkan Amanat Konstitusi Pendidikan' karya anggota DPR RI yang juga Wakil Ketua Komisi X periode 2019-2024, Dede Yusuf M. Effendi. JK mulanya menyoroti sistem ranking yang dihapuskan sehingga anak tak ada daya juang untuk bersaing.
"Apalagi hilangkan angka ranking-ranking. Dulu cucu saya begitu dapat ranking 2 dan 3 langsung datang lapor, 'Pak, saya nomor 2, saya nomor 3'. Kalau dapat nomor 25 dia hanya diam saja," kelakar JK dalam sambutan di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (10/10).
Ia menyebut dunia saat ini sangat kompetitif. Ia menilai sistem reward and punishment masih sangat relevan.
"Dunia ini dunia kompetitif maka sejak awal bersaing. Pendidikan ini reward and punishment, kalau hanya semua reward tidak akan pernah terjadi disiplin. Semua naik kelas," ujar JK.
JK mengatakan Kurikulum Merdeka tak cocok secara nasional. Ia menyebut kurikulum ini bisa digunakan terbatas.
"Ini semua sistem, saya bicara bahwa Kurikulum Merdeka itu ndak cocok secara nasional. Bisa dilaksanakan terbatas satu sekolah, dua sekolah," ungkapnya.
(dwr/lir)
