.webp)
Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyoroti sikap ASEAN terhadap krisis yang terjadi di Myanmar. Ma'ruf menekankan krisis Myanmar menjadi masalah internal ASEAN yang harus segera diselesaikan.
Ma'ruf awalnya mengingatkan pentingnya penghormatan terhadap hukum internasional untuk menjaga stabilitas dan perdamaian kawasan dan dunia. Dia mengatakan pengabaian terhadap hukum internasional, seperti pembiaran tindakan kejam Israel di Gaza, akan merusak kredibilitas hukum internasional.
"ASEAN harus terus menyuarakan pentingnya penegakan hukum internasional tanpa tebang pilih, tanpa standar ganda. Upaya ini menjadi keharusan sebagai bentuk konsistensi ASEAN dalam menjaga perdamaian," ujar Ma'ruf dalam pertemuan pada Sesi Retreat KTT ASEAN ke-45 di National Convention Centre (NCC), Vientiane, Laos, Rabu (9/10/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Wapres mengatakan dialog dan penghormatan hukum internasional harus jadi pegangan bersama dalam mengatasi konflik, termasuk konflik Laut China Selatan. Dia mendorong penguatan komunikasi antarpejabat tinggi untuk mencegah insiden di Laut China Selatan.
"Saya mendorong agar Kode Tata Perilaku dapat diselesaikan pada tahun 2026 sesuai kesepakatan bersama. Saya mendorong penguatan mekanisme komunikasi langsung antarpejabat tinggi untuk mencegah insiden di Laut China Selatan," tegas Wapres.
Dia kemudian menyinggung soal tantangan terbesar ASEAN saat ini. Dia menyebut tantangan itu ialah mengatasi krisis di Myanmar.
"Krisis di Myanmar menjadi tantangan internal terbesar ASEAN saat ini," ujar Wapres.
Menurutnya, krisis di Myanmar tidak hanya membawa penderitaan bagi masyarakat Myanmar. Namun, katanya, krisis itu juga menjadi ancaman stabilitas kawasan Asia Tenggara. Ma'ruf menekankan kesepakatan yang sudah ada harus menjadi rujukan utama dalam penyelesaian krisis di Myanmar.
Ma'ruf pun menyerukan ditingkatkannya bantuan kepada rakyat Myanmar termasuk melalui AHA Centre. Dia meminta ASEAN memastikan isu Rohingya menjadi bagian penyelesaian masalah Myanmar.
Hadir dalam pertemuan tersebut, Sultan Brunei Darussalam Hassanal Bolkiah, Perdana Menteri Kamboja Samdech Moha Borvor Thipadei Hun Manet, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim, Presiden Filipina Ferdinand Romualdez Marcos Jr, Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong, Perdana Menteri Thailand Paetongtarn Shinawatra, Perdana Menteri Vietnam Pham Minh Chinh, Perdana Menteri Timor-Leste Xanana Gusmao, Permanent Secretary Myanmar Mr Aung Kyaw Moe, Sekretaris Jenderal ASEAN Dr Kao Kim Hourn. Ma'ruf sendiri didampingi Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi.
