Kemampuan Anggota DPR Pakai Laptop Harus Dites Dulu

Jakarta - Pengadaan laptop untuk DPR dituding akan bernasib sama dengan pengadaan komputer KPU untuk Pemilu 2004 lalu: salah sasaran. Menghindarinya, anggota DPR harus dites dulu sebelum dibagikan laptop."Dewan mengulangi kesalahan fatal KPU 2004 lalu. Ini harus dibatalkan, karena seperti pengadaan komputer KPU, akhirnya berujung masalah," cetus pengamat telematika dari UGM Roy Suryo dalam diskusi di press room DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (23/3/2007).Tahun 2004, KPU membeli 5.117 komputer. Komputer itu kemudian dibagi-bagi ke ribuan desa, tanpa terlebih dahulu memikirkan kondisi lapangan. Setelah dibagi, barulah ketahuan bahwa lebih dari 1.000 desa yang mendapatkan komputer itu tidak mendapatkan listrik dan saluran telepon. Komputer itu pun terbengkalai, hanya menjadi hiasan.Maka, sebelum berujung kasus seperti KPU, Roy mengimbau DPR menghentikan pengadaan laptop tersebut. Jika pun jadi diadakan, DPR terlebih dahulu harus memperjelas klasifikasi dan fungsi laptop tersebut.Roy sendiri menilai laptop tidak akan banyak membantu tugas anggota DPR. Apalagi dengan klasifikasi layar monitor harus di bawah 12 inci. Roy menyarankan pengadaan alat peningkatan kinerja DPR disesuaikan dengan tugas dan fungsi anggota yang bersangkutan."Jika dia Komisi V, yang sering turun ke daerah, ya dibekali dengan telepon yang bisa sampai ke pedalaman. Jika dia komisi pendidikan, ya dibekali dengan sistem pendidikan jarak jauh. Ini akan lebih berfungsi daripada semua dikasih laptop yang belum tentu semua bisa memakai," jelas Roy.Jika pengadaan tak bisa dibatalkan, Roy mengusulkan anggota DPR dites kemampuan menggunakan laptop. Karena dengan itulah pertanggungjawaban publik anggota DPR terlihat."Kalau yang dengan kemampuan laptop tinggi, ya bisa dikasih yang baik. Tapi kalau tidak bisa, mau diapakan?" ujar Roy ketus. (aba/nrl)