.webp)
"Pelaksanaan peremajaan RT/RW dan LMK seharusnya dilakukan setelah Pilkada, untuk memastikan proses demokrasi berlangsung dengan baik dan tanpa gangguan. Saat ini, tahapan Pilkada DKI Jakarta sudah memasuki masa kampanye, di mana situasi politik menjadi sangat dinamis," tegas Dwi Rio Sambodo dalam keterangannya, Senin (7/10/2024).
Dwi Rio merujuk pada Surat Edaran (SE) Sekda DKI Jakarta Nomor e-0010/SE/2024 mengenai pelaksanaan pemilihan anggota LMK periode 2024-2029, serta Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 22/2022 tentang RT/RW. Ia menyatakan bahwa pelaksanaan peremajaan secara serentak bertepatan dengan masa kampanye pasangan calon dapat memicu potensi politisasi.
"Sehingga sangat dimungkinkan ada irisan politisasi dalam proses peremajaan RT/RW dan LMK tersebut demi pemenangan salah satu paslon tertentu di wilayah tertentu," tuturnya.
Lebih lanjut, Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI ini menekankan pentingnya peran Ketua RT/RW dalam tahapan penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan DPT Tambahan (DPTb). Ia khawatir jika terjadi peremajaan, Ketua RT/RW yang baru terpilih (non-incumbent) mungkin tidak cukup memahami kondisi dan data kependudukan warganya, yang dapat berdampak pada kualitas proses pemilihan.
Dwi Rio juga mengingatkan bahwa penundaan peremajaan RT/RW dan LMK bukanlah hal baru. DKI Jakarta sebelumnya telah melakukan penundaan serupa pada tahun 2020 akibat pandemi COVID-19.
Situasi pilkada saat ini yang dapat dianggap sebagai situasi post-major, menjadi alasan yang kuat untuk menunda peremajaan ini demi kepentingan masyarakat Jakarta.
"Fraksi PDI Perjuangan berharap agar pemerintah DKI Jakarta dapat mempertimbangkan usulan ini demi menjaga integritas dan stabilitas lingkungan menjelang pelaksanaan Pilkada," tegas Ketua DPC PDI Perjuangan Jakarta Timur ini. (ncm/ega)
