TNI Dukung Pemanggilan KKP

Jakarta - TNI terbuka dan mendukung pemanggilan mantan dan para pejabatnya oleh Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP), terkait kasus dugaan pelanggaran HAM setelah jajak pendapat di Timor Leste 1999.KKP sendiri berencana untuk mencari keterangan melalui public hearing kepada Mantan Presiden Habibie, Wiranto dan sejumlah pejabat Polri dan sipil pada tanggal 26-30 Maret 2007 nanti."TNI setuju dan terbuka untuk mendukung langkah-langkah KKP. Karena itu, kesepakatan kedua negara guna mengakhiri persoalan-persoalan di masa lalu agar semua selesai dan kita bisa membangun," ungkap Kepala Dinas Penerangan Umum (Kadispenum) Mabes TNI Kolonel CAJ. Ahmad Yani Basuki kepada detikcom, Kamis (22/3/2007).Dalam kesempatan itu, Yani juga menegaskan TNI tidak pernah melindungi dan menutupi kasus kejahatan di masa lalu. Bahkan selama ini, pemeriksaan yang dilakukan oleh Komnas HAM telah berjalan sampai ke tingkat Pengadilan HAM Ad Hoc."Mereka akan dipanggil semua, selama pengadilan berjalan. TNI tidak pernah menghalang-halangi itu, jadi apa yang dilindungi?" Yani balik bertanya.Menurut Yani, pembentukan KKP RI-Timor Leste filosofinya bukan menyelesaikan persoalan hukum, tetapi untuk mencari kebenaran dan persahabatan. Walau memang diakui, ada dua kelompok yang saat itu memiliki masalah.Yani juga berharap, semua pihak termasuk LSM yang menuding TNI mengkambinghitamkan pihak UNAMET, untuk mau mengungkap kesalahan UNAMET dan mau membongkar upaya-upaya kelompok pro-kemerdekaan yang mengusir WNI dari Timor Timur. Hal ini dimaksudkan, agar terjadi keadilan bagi semua kalangan. (anw/fay)