Memalukan, Laptop untuk Anggota DPR Dibiayai Negara

Jakarta - Rencana pembelian 550 laptop untuk anggota DPR senilai Rp 12,1 miliar dinilai pemborosan. Semua kebutuhan anggota DPR seharusnya tidak perlu difasilitasi."Mestinya anggota DPR sensitif. Ini pemborosan dan tidak perlu. Memalukan kalau semua dibiayai oleh negara," ujar Koordinator Indonesian Corruption Watch (ICW) Teten Masduki usai HUT Kontras IX di Kantor Kontras, Jl Borobudur, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (22/3/2007).Teten menambahkan pemberian fasilitas laptop untuk anggota DPR sebenarnya tidak bermasalah apabila anggarannya ada. Namun dengan gaji yang diterimanya tiap bulan, maka anggota DPR sebenarnya bisa membeli laptop dari kantong sendiri."Kalau anggaran kita masih terbatas, itu tidak perlu. Dengan gaji anggota dewan sebenarnya bisa beli laptop sendiri. Masak semua mau difasilitasi negara. Laptop berapa sih, Rp 15 juta itu bagus. Kan bisa dengan uang sendiri," imbuh dia.Teten juga merasa prihatin dengan sikap DPR tersebut. Sebab di satu sisi, masyarakat sangat sulit mendapatkan akses publik, dan di sisi lain anggota DPR sebagai policy maker dengan seenaknya bisa menggunakan anggaran."Itu memang dianggap sebagai fasilitas kerja, tapi tidak perlu terlalu banyak pamrih kepada negaralah. Kecuali ekonomi kita sudah bagus, pelayanan umum baik, dan masyarakat tidak ada lagi yang menganggur," tandasnya. (nvt/nrl)