DPD Usul Bentuk Pansus, Minta Aset Lapindo Disita

Jakarta - Penuntasan kasus lumpur Lapindo yang berlarut-larut membuat geram perwakilan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) asal Jawa Timur. Mereka pun mengusulkan pembentukan pansus.Mereka meminta pemerintah segera menyita aset Lapindo Brantas Inc sebagai jaminan tanggung jawab Lapindo mengganti rugi korban-korbannya."Kita minta kepada pemerintah untuk menalangi dulu biaya ganti rugi. Lapindo tetap harus bertanggung jawab untuk mengganti rugi itu. Caranya, dengan menyita aset Lapindo sebagai jaminan," kata anggota DPD asal Jatim Mujib Imron dalam jumpa pers di Gedung DPD, Senayan, Jakarta, Kamis (22/3/2007).Pengasuh ponpes di Pasuruan ini menambahkan, DPD akan membentuk Pansus Lapindo sebagai sikap resmi dari DPD atas kesengsaraan korban Lapindo di Sidoarjo.Akhir April 2007 nanti, dia berharap sudah ada kebijakan resmi dari DPD melalui pansus terkait penuntasan kasus ini."Kita harapkan pimpinan DPD melalui rapat paripurna membentuk Pansus Lapindo. Setelah terbentuk kita harapkan langsung bekerja, sehingga akhir April ada rekomendasi yang tegas," katanya.Anggota DPD dari Jatim lainnya Marjito menyatakan, penyitaan aset Lapindo sebagai jaminan merupakan hal yang wajar. Sebab sebelumnya sudah ada kejadian serupa, saat pemerintah menyita aset koruptor BLBI."Ini tidak ada bedanya dengan saat pemerintah menyita aset BLBI. Kenapa pemerintah yang itu berani, yang ini nggak!" cetus Marjito.Terkait ancaman demo korban Lapindo di Jakarta, Mujib tidak bisa melarangnya karena itu hak masing-masing warga. Namun dia berharap warga Sidoarjo mengurungkan niatnya. Salah satu caranya, Lapindo segera merealisasikan pembayaran ganti rugi cash and carry yang hingga kini belum dilaksanakan. (umi/nrl)