Forum Broiler Indonesia (FBI) menggelar diskusi bertajuk 'Kolaborasi Antarkelembagaan untuk Mewujudkan Stabilitas Harga dan Rantai Pasok Unggas yang Adil dan Berkelanjutan'. FBI berharap diskusi ini dapat memberi masukan ke pemerintah untuk menjaga persaingan yang sehat di industri peternakan ayam.
Dalam diskusi itu, dosen Fakultas Kedokteran Hewan Institut Pertanian Bogor (FKH IPB) Trioso Purnawarman menyoroti soal oversupply atau kelebihan pasokan daging ayam yang kerap menyebabkan peternak merugi. Dia mengatakan surplus produksi daging ayam sebenarnya anugerah asal bisa dikelola dengan baik.
"Persoalannya tidak semua pelaku usaha itu termasuk asosiasi berusaha untuk mempromosikan atau membuat demand. Karena promosi itu penting. Sehingga di tingkat masyarakat dan organisasi termasuk juga apabila Presiden ada suatu aktivitas makan banyak ayam dan telur akan meningkatkan demand," kata Trioso dalam diskusi yang digelar di Bogor, Kamis (3/10/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Trioso meyakini program makan bergizi gratis (MBG) yang digagas Presiden terpilih Prabowo Subianto bisa mengatasi masalah surplus produksi daging ayam itu. Dia meyakini program itu akan membuat hasil produksi peternak terserap.
"Cuma persoalannya tidak segitu cepat dilakukan karena efektivitas program ini baru Januari 2025 dan itu baru terserap 20 juta warga, tahun 2026, 65 juta dan pada 2027 82,9 juta sehingga tidak cepat meningkatkan demand mungkin tidak terlalu signifikan untuk menaikkan (demand). Maka dari itu perlu program yang cepat dan terstruktur serta promosi baik dari pemerintah pusat dan daerah," ujarnya.
Trioso, yang masuk Tim Percepatan Penyediaan daging, susu dan telur menyarankan peternak mandiri membentuk asosiasi dan bergabung dengan rumah potong hewan unggas serta pabrik pangan. Menurutnya, peternak saat ini tidak bisa sendirian untuk bersaing dengan pengusaha integrator. Dia mengatakan sudah ada Perpres Nomor 10 tahun 2021 yang mengatur pelaku usaha budidaya ayam dengan pola kemitraan.
"Sudah ada (perpres) tetapi peternak kita belum memahami mengikuti anjuran program dari pemerintah. Padahal dengan kemitraan itu banyak keuntungannya yang diperoleh pelaku usaha mikro kecil. Artinya supply terpelihara, harga terjangkau dan serapan dari ayam livebird langsung dipotong dan masyarakat ada kepastian," ujarnya.
Dia mengatakan sistem manajemen horizontal membuat peternak bisa bersaing dengan pengusaha integrator. Saat ini, katanya, ada pelaku usaha pembibitan yang tidak punya pabrik pakan, kemudian ada pabrik pakan yang tidak punya bibit dan ada peternak yang tidak memiliki rumah potong hewan unggas.
"Namanya aliansi antarusaha yang saling mendukung. Sehingga persaingan menjadi adil antara korporasi dengan perusahaan besar. Nah, asosiasi itu berperan, bukan tempat berkumpul tetapi bagaimana tempat berbisnis satu kesatuan bersama untuk lebih efisien. Kenapa yang integrator itu punya integrasi secara vertikal, karena lebih efisien. Karen ujung-ujungnya efisien dalam budidaya industri perunggasan ini satu kata efisiensi," kata Trioso.
Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) Maino Dwi Hartono mengatakan permasalahan kelebihan stok ayam hidup sudah terjadi bertahun-tahun. Sebagai upaya mengatasinya, pemerintah sudah menyerap daging ayam dengan memberikan bantuan pangan berupa daging ayam dan telur dalam rangka penanganan stunting.
Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) telah diberikan kepada 1.446 juta jiwa keluarga berisiko stunting di tujuh provinsi pada tahun 2024. Dia mengatakan program ini ditargetkan bisa terus bertambah.
"Dengan pemberian daging ayam 1 kilogram dan telur 10 butir. Harapannya kami bisa berlanjut tahun depan dan bertambah sebaran wilayah saat ini baru tujuh provinsi, masih ada provinsi-provinsi lain yang belum tersalurkan mudah-mudahan terus berlanjut," ucapnya.
Dia juga menyambut program MBG yang akan dilaksanakan oleh Badan Gizi Nasional. Menurutnya, hal itu bisa menjadi solusi dari permasalahan oversupply yang dihadapi saat ini.
"Kami tidak tahu bagaimana skema dan polanya, harapan kami tentu mendorong agar penyerapan produk-produk pangan termasuk peternakan dalam program makan bergizi gratis bisa diambil dari peternak kecil UMKM. Sehingga mereka punya saluran pemasaran dan harganya yang menguntungkan bagi peternak," ujarnya.
Ketua FBI Enday Hidayat mengatakan diskusi ini bertujuan untuk menciptakan situasi persaingan usaha yang sehat antara peternak mandiri dengan pengusaha integrator. Dia mengatakan hal itu akan menjaga stabilitas harga di tingkat produsen dan konsumen sehingga situasi kamtibmas bisa kondusif.
"Semoga dengan forum ini menghasilkan produk kepastian hukum bagi para pelaku usaha, sehingga terciptanya keadilan dan keberlanjutan," ujarnya.
Dia mengatakan banyak laporan yang masuk ke Satgas Pangan Polri mengenai persoalan persaingan usaha. Dia pun berharap masukan dari FGD ini dapat disampaikan ke Satgas Pangan.
"Tapi tidak bisa menafikan peran peternak mandiri juga memiliki peran sentral. Harus ada kanalisasi ruang-ruang yang diisi perusahaan integrator dengan peternak mandiri sehingga tidak bertabrakan mulai dari hulu sampai hilir jangan sampai ada isu monopoli pasar," ucapnya.
"Sehingga output dari diskusi ini bisa kita sodorkan ke tiga kementerian dan Lembaga, lalu kita juga minta ke Satgas Pangan untuk mengawasi itu," sambungnya.