Indikator: Warga Nilai Pemerintahan Jokowi Tingkatkan Pemerataan Kesejahteraan

Presiden Jokowi meresmikan pembangunan dan perbaikan 27 ruas jalan di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Kamis (1/10). Total panjang yang dibangun 217 kilometer. — Presiden Jokowi. (Foto: Muchlis Jr/Biro Pers Sekretariat Presiden)

Jakarta -

Lembaga survei Indikator Politik Indonesia menyampaikan data penilaian terkait peningkatan pemerataan kesejahteraan. Publik menilai pemerintahan Jokowi mampu menangani pemerataan kesejahteraan rakyat.

Survei dilakukan periode 22 hingga 29 September 2024. Jumlah responden sebanyak 1.200 warga Indonesia. Adapun sampel tambahan diambil dari 11 provinsi terbesar yakni Sumut, Riau, Sumsel, Lampung, Banten, Jakarta, Jabar, Jateng, Jatim dan Sulsel. Masing-masing wilayah jumlah respondennya 300, sementara Sumbar menjadi 200 responden.

Metode survei multistage random sampling. Margin of error sekitar 2,3% dengan tingkat kepercayaan 95 persen.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Responden ditanya 'Bagaimana Hasil kerja pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin sejauh ini dalam menangani permasalahan-permasalahan berikut, apakah sangat buruk, buruk, baik atau sangat baik?'. Berikut hasil surveinya:

Meningkatkan pemerataan kesejahteraan bagi warga

- Sangat baik: 75
- Baik: 11
- Buruk: 10
- Sangat buruk: 1
- Tidak Tahu: 3

Menangani masalah pertikaian/konflik antara kelompok/suku di sejumlah wilayah di tanah air (Papua, Poso, dll)

- Sangat baik: 58
- Baik: 5
- Buruk: 27
- Sangat buruk: 3
- Tidak Tahu: 8

Menekan atau bahkan menghilangkan rasa terancam warga dari kelompok teroris

- Sangat baik: 70
- Baik: 6
- Buruk: 17
- Sangat buruk: 1
- Tidak Tahu: 5

Menangani kasus pelanggaran HAM

- Sangat baik: 57
- Baik: 4
- Buruk: 26
- Sangat buruk: 3
- Tidak Tahu: 10

Meningkatkan kehidupan petani atau nelayan

- Sangat baik: 52
- Baik: 6
- Buruk: 33
- Sangat buruk: 3
- Tidak Tahu: 6

Mengatasi peredaran narkotika dan obat terlarang (narkoba)

- Sangat baik: 50
- Baik: 7
- Buruk:32
- Sangat buruk: 7
- Tidak Tahu: 4