.webp)
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman mewanti-wanti soal permasalahan sampah di kawasan Cekungan Bandung. Dia pun meminta pemda baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten kota bergerak cepat untuk menangani persoalan tersebut.
Hal itu dikatakan Herman dalam Rapat Koordinasi Citarum Harum dan Pengelolaan Sampah di Gedung Sate, Kota Bandung, Kamis (3/10). Rapat tersebut sekaligus menjadi langkah awal dalam memperkuat kolaborasi antarwilayah untuk menghadapi tantangan sampah pada masa mendatang.
"Kita sedang menghadapi potensi ledakan sampah di Cekungan Bandung. Bahkan, dalam hitungan enam bulan, masalah ini bisa menjadi bencana jika tidak ada penanganan yang serius," ucap Herman dalam keterangan tertulis, Jumat (4/10/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Saya sengaja menggunakan kata-kata yang provokatif agar kita semua terguncang dan mengambil langkah progresif. Tidak bisa lagi kita bekerja dengan cara biasa-biasa saja. Jika tidak ada aksi nyata, ledakan sampah ini akan menghantui kita semua," imbuhnya.
Dalam rapat tersebut, Herman juga memastikan Pemerintah Provinsi Jabar sudah menyiapkan strategi yang komprehensif dan serius untuk menghadapi potensi permasalahan sampah. Strategi tersebut disusun berdasarkan kewenangan pemda provinsi.
"Kami di pemda provinsi sudah siap untuk bergerak. Apapun yang terjadi, kami harus bertindak dengan super serius. Ini jauh lebih baik daripada kita diam dan membiarkan masalah semakin besar," kata Herman.
Lebih lanjut dia juga mendorong pemerintah kabupaten kota, khususnya di Kawasan Cekungan Bandung untuk menyusun strategi sesuai dengan kewenangannya. Dia meyakini persoalan sampah bisa diatasi jika seluruh pihak gotong royong.
Menurut Herman, koordinasi dan sinergi antarwilayah sangat penting, mengingat permasalahan sampah bersifat lintas daerah. Dalam hal ini, pemda provinsi akan berfokus pada penanganan regional, sedangkan pemda kabupaten kota bertanggung jawab atas lokus masing-masing.
"Jangan sampai nanti saat terjadi krisis, semua cuci tangan. Tidak boleh ada yang lari dari tanggung jawab. Kita semua harus bertanggung jawab sesuai dengan tugas masing-masing, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota," tuturnya.
(prf/ega)
