.webp)
Pemerintah Indonesia terus berupaya menjadi anggota penuh Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Dalam mempersiapkan keanggotaan tersebut, pemerintah meluncurkan Portal Aksesi OECD sebagai platform yang akan digunakan oleh Tim Nasional OECD dalam mempercepat transparansi proses kerja dan waktu aksesi yang memakan waktu hingga tiga tahun.
Peluncuran portal Aksesi OECD ini dilakukan oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Abdullah Azwar Anas, Wakil Menteri Luar Negeri Pahala Mansury, dan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron. Kegiatan ini berlangsung dalam Rakor Tim Nasional OECD & Peluncuran Portal Aksesi OECD di Jakarta, Kamis (3/10).
Menteri PAN-RB Abdullah Azwar Anas menyampaikan proses Indonesia untuk menjadi negara anggota OECD adalah momentum yang luar biasa. Oleh karena itu, pemerintah akan melakukan reformasi mendalam untuk menyamakan indikator-indikator serta kebijakan terhadap instrumen OECD.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ini menjadi momentum yang luar biasa, karena kalau Indonesia lolos menjadi negara anggota OECD maka Indonesia akan sejajar dengan negara-negara maju di dunia. Dalam melakukan ini maka benar diperlukan total football diplomacy dan ownership karena untuk melakukan proses aksesi ini tidak mudah," ujar Anas dalam keterangan tertulis, Jumat (4/10/2024).
Ia menambahkan Kementerian PAN-RB sedang mengembangkan instrumen world class bureaucracy (WCB) yang akan mengidentifikasi gap yang ada di Pemerintah Indonesia dengan standar internasional, termasuk dengan standar OECD. Instrumen ini berfungsi sebagai pendorong pemenuhan kondisi-kondisi yang harus ditindaklanjuti untuk mendukung aksesi Indonesia menjadi anggota OECD.
Anas merinci Kementerian PAN-RB selaku Penanggung Jawab Bidang Tata Kelola Publik dalam Tim Nasional OECD telah melaksanakan beberapa hal. Pihaknya berbagi tugas dengan kementerian/lembaga untuk menyusun initial memorandum di bidang tata kelola publik serta memetakan hubungan legal instrument OECD dengan Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional (GDRBN).
Kementerian PAN-RB juga aktif mengikuti kegiatan OECD dan terlibat dalam survei yang dilaksanakan oleh OECD. Berbagai upaya ini diharapkan dapat mendukung penyelarasan kebijakan dan praktik bidang tata kelola publik sesuai dengan standar OECD.
"Aksesi ini mendorong komitmen kita supaya indikator kita selaras dengan negara-negara maju dan untuk memenuhi ini ternyata tidak mudah. Maka proses aksesi ini menuntut komitmen Pemerintah Indonesia supaya selaras dengan nilai-nilai negara maju yang sedang diperjuangkan bersama untuk kebaikan Indonesia," terangnya.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto selaku Ketua Pelaksana Tim Nasional OECD menyampaikan tim nasional OECD terdiri dari 64 kementerian/lembaga yang terbagi ke dalam 26 komite. Mereka akan menggunakan portal ini untuk saling berkoordinasi terkait target dari tiap sektor.
Tim Nasional juga akan menyiapkan initial memorandum yang merupakan gambaran kebijakan Indonesia yang dibandingkan dengan instrumen OECD.
"Portal Aksesi OECD menjadi sistem digital yang akan memonitor proses aksesi Indonesia sebagai anggota penuh OECD. Dalam melakukan hal ini, perlu dilakukan total football diplomacy karena Indonesia harus diterima secara konsensus," ungkap Airlangga
Airlangga menambahkan Indonesia merupakan negara ASEAN pertama yang mendaftar sebagai anggota penuh OECD dan sudah diterima untuk proses aksesi.
"Kami berharap proses awal aksesi ini bisa terus kita jaga dengan semangat untuk memperkuat perekonomian secara nasional, sehingga Indonesia memiliki standar yang setara dengan negara anggota OECD," ujarnya.
Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani selaku Wakil Ketua Tim Nasional OECD mengatakan proses aksesi Indonesia menjadi anggota OECD juga dilakukan untuk perbaikan struktural terhadap berbagai instrumen OECD. Hal ini berkaitan dengan seluruh kementerian/lembaga.
Adapun substansi dari instrumen tersebut saling lintas instansi, sehingga penting untuk mempunyai rasa kepemilikan dalam mengerjakan aksesi ini.
"Kita melakukan ini untuk membangun negara kita sendiri dan juga untuk memenuhi persyaratan menjadi anggota OECD. Bahwa ini kemudian menjadi baik dan Indonesia bisa menjadi anggota OECD, itu hasil akhir yang didapat," pungkasnya.
(ega/ega)
