.webp)
Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir meminta pemerintah daerah (Pemda) betul-betul memahami perkembangan data inflasi. Ia juga mengimbau kementerian/lembaga (K/L), khususnya yang memiliki tugas dan fungsi dalam memonitor laju inflasi, memahami hal tersebut.
"Bagi produk-produk tertentu yang harganya masih naik kami mohon (stakeholder) sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing, tolong betul-betul dapat dikritisi. Dicek betul (data) di daerahnya," ujar Tomsi dalam keterangan tertulis, Rabu (2/10/2024).
Dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2024 di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kemendagri, Jakarta, Tomsi juga mengimbau stakeholder terkait menindaklanjuti apabila masih ada kenaikan harga produk tertentu di daerah. Dirinya berharap, capaian angka inflasi yang relatif terkendali ini dapat dipertahankan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sementara itu, Plt. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti mengungkapkan per September 2024 ini terjadi deflasi sebesar -0,12 persen secara month to month. Sedangkan data inflasi secara Year on Year (YoY) sebesar 1,84 persen.
Ia mengungkapkan deflasi ini dipengaruhi oleh sejumlah komponen, khususnya dari sektor makanan, minuman, dan tembakau.
"Jadi dari pantauan kami, harga di tingkat konsumen ini menurun, atau terjadi deflasi secara month to month. Karena memang dipengaruhi oleh penurunan harga-harga komoditas yang suplainya sedang tinggi di pasar yang masuk dalam kategori volatile food," ungkapnya.
Amalia menambahkan deflasi juga dipicu oleh menurunnya harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non-subsidi. Diketahui, perkembangan harga BBM non-subsidi kini menyesuaikan dengan harga minyak internasional.
Dalam mengukur inflasi di Indonesia, kata Amalia, BPS berkomitmen menjaga independensi dan berupaya terlepas dari intervensi pihak mana pun. Pihaknya juga menggunakan metodologi yang mengacu pada pedoman yang ditetapkan standar internasional.
"Oleh sebab itu, kami akan menjamin kualitas dan terus menjamin kualitas secara ketat dalam setiap tahapan proses penyediaan angka statistik tidak hanya angka inflasi, tetapi juga angka yang kami keluarkan itu harus dipastikan jaminan kualitasnya," tandasnya.
Dalam kesempatan ini, Amalia merinci perkembangan inflasi month to month per September 2024 berdasarkan wilayah untuk kategori provinsi. Dari total 38 provinsi di Indonesia, sebanyak 14 provinsi mengalami inflasi. Sementara 24 provinsi mengalami deflasi.
Adapun provinsi yang mengalami inflasi tinggi antara lain Maluku Utara, Papua Barat Daya, dan Gorontalo. Sedangkan provinsi dengan deflasi tertinggi yakni Papua Barat, Papua Selatan, dan Papua Pegunungan.
Simak: Jokowi Pamer Inflasi Terkendali, Stunting Berkurang-Pengangguran Ditekan
