.webp)
Anggota DPRD DKI Jakarta Nabilah Aboe Bakar Alhabsyi mengaku prihatin terhadap banyaknya warga Jakarta yang kecanduan bermain judi online. Ia pun meminta Pemprov DKI Jakarta membuka layanan konseling psikologis dan konseling keuangan secara gratis untuk korban yang kecanduan bermain judi online.
Menurutnya, selain sebagai upaya pemulihan, melalui layanan ini juga diharapkan para korban mendapat pemahaman tentang pengelolaan uang yang sehat.
"Kita perlu mendorong pemerintah untuk memberikan akses lebih luas terhadap layanan konseling keuangan dan psikologis bagi korban judi online," kata Nabilah saat dihubungi, Rabu (1/10/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selain menyediakan jasa konseling, ia juga meminta agar Pemprov DKI dapat menyelenggarakan program rehabilitasi keuangan bagi para korban judi online. Dengan harapan, dapat membangkitkan dan menata kembali keuangan mereka.
"Contoh seperti menyelenggarakan program rehabilitasi, baik dalam bentuk pelatihan keuangan bagi korban maupun dukungan psikologis untuk pemulihan mereka," tutur Nabilah.
Ia menambahkan, Pemprov DKI Jakarta juga bisa menginisiasi kerja sama dengan lembaga keuangan agar memberi kemudahan pembayaran hutang bagi korban judi online.
"Kita bisa menginisiasi kerja sama dengan lembaga perbankan untuk memberikan solusi restrukturisasi utang yang lebih manusiawi bagi para korban terdampak," pungkasnya.
Sebelumnya, sebanyak 165 anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Jakarta dilaporkan terlibat judi online (judol). Salah satu anggota memberikan deposit yang tinggi, yakni Rp 194 juta.
Dilihat detikcom dari surat yang diterima, pada Jumat (20/9), satu anggota ada yang total depositnya mencapai Rp 194.087.791, tercatat dengan frekuensi deposit sebanyak 193 kali.
Adapun jumlah total transaksi judi online dari 165 anggota Satpol PP Jakarta pada 2023 senilai sekitar Rp 2,3 miliar.
Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono membenarkan soal Inspektorat DKI Jakarta yang menyurati pihak Satpol PP karena ada dugaan 165 anggotanya yang terlibat judi online. Heru pun mengatakan surat tersebut dilayangkan untuk pembinaan dan klarifikasi pihak Satpol PP.
"Ya itu kan dalam rangka pembinaan, Inspektorat bersurat ke Satpol PP untuk pembinaan dan klarifikasi," kata Heru Budi kepada wartawan di kawasan Daan Mogot, Jakarta Barat, Jumat (20/9).
Simak: 2 Langkah Terbaru Kominfo Berantas Judi Online di Indonesia
