DPR Desak Depdagri Serahkan Draf Revisi UU Paket Politik

Jakarta - Draf revisi UU Paket Politik hingga saat ini belum diserahkan Depdagri ke DPR. Untuk menghindari molornya pemilihan presiden dan legislatif 2009 mendatang, Komisi II DPR mendesak Depdagri."Pemerintah harus segera sampaikan ke dewan, kalau diulur-ulur, bahaya, karena agenda bangsa akan terganggu," ujar Wakil Ketua Komisi II DPR Priyo Budi Santoso di sela-sela rapat paripurna DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (20/3/2007).Menurut politisi Partai Golkar ini, jika draf sudah masuk, Komisi II berjanji akan segera membahasnya, karena dipastikan pembahasan revisi UU ini akan menguras energi cukup banyak. Sebab pertarungan pilpres dan legislatif akan ditentukan pada pembahasan revisi UU ini."Kalau benar pemerintah akan menyampaikan ini pada bulan April, kita sangat respect dan akan segera kita bahas, karena DIM (daftar inventarisasi masalah) akan banyak sekali," imbuh Priyo.Menanggapi hal ini Direktur Jenderal Kesbanpol Depdagri Soedarsono HS berjanji akan segera meyerahkan draf revisi UU Paket Politik ke DPR. Langkah ini diambil agar pembahasan RUU ini tepat waktu."Kita akan segera menyampaikan UU ini ke DPR, sekarang masih dalam tahap uji publik," terang Soedarsono. (nik/sss)