'Surat Sakti' Hamid dalam Pencairan Duit Tommy Dipertanyakan

Jakarta - Anggota DPR mempertanyakan tindakan Menkum HAM Hamid Awaludin yang mengeluarkan 'surat sakti' untuk memperlancar pencairan duit Tommy Soeharto. Seharusnya Hamid tidak perlu ikut campur dalam pencairan uang itu."Kalau informasi itu benar maka harus dipertanyakan ada apa ini? Itu bukan urusan menteri dan tindakan itu tidak pas," kata anggota Komisi III DPR RI Patrialis Akbar di Gedung DPR RI, Senayan, Selasa (20/3/2006).Menurut wakil ketua Fraksi PAN ini, seharusnya Hamid tidak perlu ikut campur dengan pencairan uang Tommy. Karena itu sudah masuk wilayah personal masing-masing orang. Kalau menteri sampai ikut campur maka akan menimbulkan kecurigaan publik."Urusan menteri itu banyak kenapa harus ngurusin uang Tommy, itu kan urusannya Tommy sendiri," katanya.Patrialis berjanji akan menanyakan kasus ini pada Hamid dalam raker Komisi III maupun jika bertemu dengannya."Saya akan klarifikasi nanti itu, ini memang patut dipertanyakan," katanya.Tommy berhasil mengklaim uang miliknya di BNP Paribas London berkat bantuan surat rekomendasi dari Departemen Hukum dan HAM yang menyatakan uang Motorbike International Limited milik Tommy bersih dari korupsi.Kemudian BNP Paribas mentransfer dana lebih dari US$ 10 juta itu ke rekening Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan HAM di BNI Cabang Tebet, pada 14 Juni 2005.Menurut majalah Tempo edisi hari ini, Hamid pada 10 Juni 2005 menulis surat pada direksi BNI yang isinya memebritahukan adanya aliran dana milik Motorbike ke rekening di BNI Cabang Tebet. Petikannya adalah,"Untuk itu mohon bantuan Saudara untuk segera mengadministrasikan sebagimana mestinya. Dan dengan ini kami membebaskan BNI dari segala tuntutan hukum apa pun akibat dilakukannya transaksi ini. Terimakasih." (nal/nrl)