Jadi Komisaris Maskapai, Ketua EKKT Bisa Konflik Kepentingan

Jakarta - Kalau mau mengatur, jangan ikut bermain. Bila satu kepala berperan ganda, maka conflict of interest bisa terjadi."Dalam pengelolaan public management, harus dipisahkan antara regulator dan operator. Kalau benar Pak Chappy (Chappy Hakim) pegang dua peran, ya salah satu harus mundur," ujar pengamat transportasi Harun al-Rasyid Lubis dalam perbincangan dengan detikcom, Selasa (20/3/2007).Hal itu disampikan Harun ketika menanggapi Ketua Tim Nasional Evaluasi Keselamatan dan Keamanan Transportasi (Timnas EKKT) Marsekal Purn Chappy Hakim yang menjabat pula sebagai Presiden Komisaris PT Indonesia Air Transport (IAT).PT IAT yang berdiri pada 15 April 1968 adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang transportasi udara, penyewaan pesawat terbang dan helikopter, serta perbaikan komponen dan suku cadang.IAT dimiliki oleh PT Bimantara Citra Tbk, yang merupakan anak usaha PT Bhakti Investama Tbk. Pihak Bhakti secara resmi telah mengumumkan rencana pembelian PT Adam SkyConnection Airlines (AdamAir). Perusahaan investasi ini percaya diri bisa mengelola AdamAir karena anak perusahannya, PT Bimantara Citra Tbk memiliki perusahaan transportasi udara PT Indonesia Air Transport Tbk (IAT).Sementara, EKKT bertugas mengevaluasi sistem transportasi nasional dengan masa tugas 3 bulan. Dari evaluasi dan kajian selama dua bulan ini, terjadi banyak kelemahan dan bahkan menyerempet kode etik, di seluruh sistem transportasi. Tidak hanya di udara, tetapi juga di laut dan darat.Harun al-Rasyid menambahkan, problem yang dialami Indonesia selama ini adalah masih bercampurnya penanganan regulatory dan operasional. "Yang masih campur-campur ini yang harus dibenahi," imbuh Lektor Kepala di Transportation Research Group ITB ini."Memang sih EKKT itu kerjanya cuma 3 bulan. Tapi sementara ya harus mundur dulu," ujar Harun. (nvt/nrl)