Pendidikan Presiden Mempengaruhi Kinerja Ekonomi

Jakarta - Berbeda dengan Ketua MPR Hidayat Nurwahid, Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Tifatul Sembiring menilai, calon presiden minimal harus mengantongi gelar S1.Dia mencontohkan pengalaman Malaysia dan AS yang pernah dipimpin oleh perdana menteri dan presiden yang bergelar doktor yakni Mahathir Mohamad dan Bill Clinton. Ekonomi kedua negara itu berkembang, bahkan mengalami surplus."Coba lihat Mahathir itu PhD, Clinton PhD. US$ 800 miliar mereka surplus, sampai George W Bush, ekonomi AS turun karena dia bukan PhD," ujarnya di sela Musyawarah Majelis Syuro PKS di Hotel Bidakara, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Minggu (18/3/2007).Tifatul menambahkan meskipun secara pribadi berbeda pandangan dengan Hidayat, namun dalam Musyawarah Majelis Syuro III tahun 2004 disebutkan calon presiden yang diusung PKS minimal bergelar S1."Kita mengisyaratkan capres Indonesia itu S1, tapi sekali lagi kita serahkan kepada masyarakat kalau masyarakat ingin yang tamat SD ya silakan saja," ujarnya.Menurut Tifatul, saat ini dari 200 juta lebih penduduk Indonesia hanya sekitar 2 persen saja yang meneruskan pendidikan ke perguruan tinggi. "Untuk presiden karena isunya ke depan adalah welfare, kesejahteraan perlu rasanya orang yang berpendidikan S1 ke atas," imbuhnya.Tifatul membantah isu syarat S1 ini sebagai upaya untuk menjegal calon lain yakni Megawati menuju kursi presiden. "Kita nggak ada hubungan dengan itu, toh saya juga enggak pernah mimpi jadi presiden, saya juga tidak akan mencalonkan diri," ujarnya.Untuk anggota DPR, Tifatul mensyaratkan harus memiliki ijazah minimal SMU. (ddn/nrl)