Pansus Lumpur Minta SBY Tegas Soal Lumpur

Surabaya - Berlarut-larutnya penanganan lumpur yang tak ada hasil yang menggembirakan, memicu kegerahan anggota DPRD Jatim. Setelah Panitia Khusus Dampak Lumpur terbentuk, kini rekomendasi dilayangkan ke Presiden SBY dan DPR.Rekomendasi atau policy memo tersebut berisi delapan poin. Antara lain meminta pemerintah pusat segera mengambil alih penanganan lumpur dan meminta segera dibentuk badan otorita khusus menangani luapan lumpur di Porong."Timnas sudah tak efektif lagi. Sudah saatnya pemerintah membentuk badan yang khusus menangani masalah tersebut. Hari ini policy memo telah kita kirim melalui fax," kata Muhammad Mirdasy, juru bicara Panitia Khusus kepada wartawan di DPRD Jatim, Jl Indrapura, Surabaya, Jumat (16/3/2007).Politisi PPP ini mengatakan, pansus akan berjuang keras untuk mewujudkan cash and carry sesuai tuntutan warga Perum TAS I dan sekitarnya. "Kita akan menekan pemerintah untuk memenuhi tuntutan warga, karena itu adalah tuntutan dari arus bawah," ujarnya.Ia juga menambahkan, dalam waktu dekat ini pihaknya akan memanggil Gubernur Jawa Timur Imam Utomo dan Bupati Sidoarjo Win Hendrarso. "Begitu juga dengan Kapolda Jatim dan Pangdam V Brawijaya. Kita ingin membuat resolusi bersama untuk menekan pemerintah pusat agar meminta Lapindo bertanggung jawab," pungkasnya. (gik/sss)