.webp)
Cecar soal Abai Laporan PPDS Undip
Pahala juga dicecar sejumlah laporan yang masuk dari PPATK yang tidak direspons KPK. Salah satu laporan yang terlewat ialah dugaan pemerasan yang terjadi di Program Penindakan Dokter Spesialis (PPDS) Universitas Diponegoro (Undip).
"Tadi Pak Pahala menarik, 'Bagusnya semua kembali saling lapor'. Saya catat itu, bagus. Tapi faktanya laporan PPATK saja dicuekin banyak. Bapak paham kasus-kasus yang bubbling belakangan ini begitu kita cek laporannya sudah banyak di KPK," kata Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengawali pertanyaan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ivan lalu menyinggung kasus pemerasan yang menimpa mahasiswa PPDS Undip. Menurut Ivan, kasus itu telah dilaporkan ke KPK. Dia lantas menyentil KPK yang abai menindaklanjuti laporan tersebut.
"Lalu PPDS itu yang terjadi di Undip itu kami sudah lapor di tahun 2022, di kampus lain, sistemik. Menunggu bunuh diri dulu baru kita bereaksi gitu?" kata Ivan.
Pahala kemudian menjawab pertanyaan dari Ivan. Dia mengatakan pihaknya selalu mengandalkan laporan PPATK sebagai salah satu pintu masuk dalam melakukan penelaahan dugaan korupsi.
"Saya tanggapi Pak Ivan, saya mesti bilang ke Pak Ivan saya selalu bilang bahwa saya mengandalkan laporan PPATK karena sudah setengah jalan. Saya ingat yang Alun, yang Andhi Pramono, Eko, itu datang dari PPATK dan sangat detail sehingga lebih gampang mendorongnya," terang Pahala.
Pahala tidak menjawab sindiran dari panelis soal laporan kasus pemerasan mahasiswa PPDS Undip yang telah diterima KPK. Dia hanya menjanjikan akan melakukan perbaikan dalam tata kelola penerimaan informasi dari PPATK.
"Jadi saya mesti mengakui, Pak, bukan periode ini saja, periode sebelumnya pun laporan PPATK selalu beredar kemana-mana. Udah sempat disebut satgasnya dan saya janji, Pak, kalau saya terpilih, laporan PPATK saya akan prioritaskan karena saya bilang itu setengah jadi," pungkas Pahala.
Simak halaman selanjutnya
