.webp)
Presiden RI ke-5 sekaligus Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, menjadi pembicara kunci atau keynote speaker dalam dialog bersama rektor universitas se-Rusia. Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) ini akan bicara soal pengaruh kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) terhadap masa depan pendidikan tinggi.
Dialog tersebut digelar dalam rangka ulang tahun ke-300 St Petersburg State University di St Petersburg, Rusia, Rabu (18/9/2024). Megawati terlihat mengenakan pakaian serba merah saat tiba di lokasi acara.
Megawati disambut pimpinan St Petersburg State University. Megawati kemudian diajak ke ruangan dialog.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sejumlah peserta dialog terlihat menyalami Megawati yang berjalan menuju panggung. Mereka juga mengajak Megawati berfoto bersama.
Kegiatan ini diikuti rektor dan akademisi Rusia serta sejumlah negara lain. Dialog ini berjudul 'Dialogue of Rectors: How Artificial Intelligence is Reshaping the Future of Universities and Higher Education'.
Megawati didampingi Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga; Wakil Ketua MPR sekaligus Ketua DPP PDIP, Ahmad Basarah; Ketua DPP PDIP Rokhmin Dahuri; anggota Fraksi PDIP DPR RI, Herman Herry; anggota Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Bambang Kesowo; Wakil Ketua BRIN Amarulla Octavian; Wakil Kepala BPIP Rima Agristina; serta Duta Besar Universitas St Petersburg, Connie Rahakundini Bakrie.
Sebelumnya, Megawati juga menyoroti perkembangan AI dan dampaknya bagi masyarakat saat memberikan kuliah umum ke mahasiswa St Petersburg University, Senin (16/9). Dalam kuliah umum itu, Megawati mendorong agar AI diatur dalam hukum internasional. Dia mengatakan hal itu penting karena AI juga dikuasai oleh aktor non-negara.
"Bagaimana kalau kemajuan artificial intelligence dalam hubungannya dengan persenjataan modern yang membahayakan keselamatan umat manusia dikuasai aktor non-negara?" kata Megawati.
"Dalam pandangan saya, yang harus segera hukum internasional harus mengatur ini. Seluruh potensi konflik harus dimitigasi melalui hukum internasional," sambung Megawati.
(haf/dwia)
