.webp)
Presiden terpilih Prabowo Subianto mempunyai keleluasaan untuk menentukan jumlah kementerian dan sosok menteri yang menjabat. Kementerian pada era presiden dan wapres terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka disebut akan ada yang digabung dan dipecah dari era kementerian Presiden Joko Widodo (Jokowi)-Wapres Ma'ruf Amin.
Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani yang mengatakan ada kementerian yang dipisah dan digabung di era Prabowo-Gibran Rakabuming. Muzani mengatakan jumlah kementerian di era Prabowo ada kemungkinan akan bertambah.
"Ada kementerian yang dipisah, ada beberapa kementerian yang memang digabung," kata Muzani di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (17/9/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Muzani mengatakan akan ada penambahan di kementerian era Prabowo mendatang. Kendati demikian, ia belum mengetahui secara detail pembahasan pos menteri itu.
"Memang jumlah keseluruhan mungkin bertambah dari yang sekarang, jumlahnya berapa saya nggak tahu persis. Tapi penambahan atau pemisahan dari satu kementerian semua sudah dibicarakan melalui kementerian," ujar Wakil Ketua MPR RI ini.
Muzani mengatakan, dengan penambahan pos menteri, maka program yang dijalankan juga bisa lebih fokus. Muzani tak menampik ada kementerian yang tertinggal dan mengharuskan kementerian itu untuk dipisah.
"Harapannya kan dengan penambahan menteri itu lebih fokus pada pelaksanaan program. Lebih fokus pada penamaan program karena ada beberapa kementerian yang memang digabung, tapi kemudian dalam pelaksanaan di lapangan kementerian tersebut ada bidang-bidang yang tertinggal," ujar Muzani.
"Harapan Pak Prabowo adalah menteri-menteri yang akan datang lebih fokus kepada penanganan program yang itu dilakukan dengan cara melakukan pemisahan dari kementerian-kementerian lain," tambahnya.
Muzani juga menyebut Prabowo terbuka terhadap usulan kementeriannya ke depan. Muzani berharap kabinet pemerintah nantinya dapat dilaksanakan secara maksimal.
"Ya semua pandangan dan pemikiran beliau dengar, beliau perhatikan, tapi sekali lagi beliau berkonsentrasi pada upaya pelaksanaan program," tutur Muzani.
"Kalau itu bisa di-handle dari kementerian yang sudah ada, pada prinsipnya beliau tidak keberatan, tapi kalau ternyata ada sektor, ada kemampuan yang lebih bisa maksimal lagi, beliau ingin itu bisa lebih maksimal," imbuhnya.
Simak Video 'Sekjen Gerindra Bahas Kans PDIP Dapat Jatah Menteri di Kabinet Prabowo':
Prabowo Disebut Punya Keleluasaan
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR, Said Abdullah, mengatakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2025 memberi keleluasaan bagi presiden terpilih terhadap kementerian ke depannya. Menurutnya hal tersebut sudah sesuai dengan Rancangan Undang-Undang (RUU) APBN 2025 yang telah disetujui.
"Di dalam Rancangan Undang-Undang APBN tahun 2025 yang sudah kami setujui, khususnya pasal 51, memberikan keleluasaan bagi Presiden terpilih untuk menambah kementerian atau badan, atau memecah kementerian yang ada," kata Said kepada wartawan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (17/9).
Adapun Banggar DPR menyetujui Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2025 era pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Kesepakatan itu diperoleh dalam rapat kerja (raker) Banggar DPR dengan pemerintah dalam Pembicaraan Tingkat I RUU APBN 2025, Selasa (17/9). Rapat itu dipimpin langsung oleh Ketua Banggar DPR Said Abdullah.
"Apakah hasil rapat kerja pada hari ini kita sepakati dan akan kita lanjutkan ketika Rapat Paripurna tanggal 19 September yang akan datang? Setuju?," kata Said sambil mengetok palu.
Simak Video 'Sekjen Gerindra Bahas Kans PDIP Dapat Jatah Menteri di Kabinet Prabowo':
