.webp)
Bakal Cabut Gugatan
Mereka yang menggugat akan mencabut gugatan yang diajukan ke PTUN terkait surat keputusan (SK) kepengurusan struktur partai periode 2019-2024 yang diperpanjang hingga 2025. Para kader PDIP itu mengklaim mereka telah dijebak untuk membuat gugatan tersebut.
Hal itu disampaikan Ketua DPP PDIP bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional Ronny Talapessy. Ia menanggapi permintaan maaf dari kader PDIP yang menggugat. Ronny lantas meminta agar pihak di balik penjebakan kader itu tidak main-main.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Tentunya kami menyesalkan ya, ada oknum-oknum yang kami lihat di sini adalah perpanjangan dari alat kekuasaan yang coba memanipulasi kader PDI Perjuangan di mana mereka tidak mengerti dan polos," kata Ronny dalam keterangannya, dikutip Kamis (12/9/2024).
Ronny menegaskan pihaknya tak segan melawan orang-orang yang ingin mengganggu PDIP. Apalagi, kata dia, dengan memanfaatkan orang-orang kecil dan tidak mengerti apa pun.
"Dalam hal ini, kami sampaikan bahwa kami siap berhadapan untuk pihak-pihak yang mencoba mengganggu kedaulatan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan," katanya.
Selain itu, Ronny mengatakan pihaknya akan mempertimbangkan untuk melakukan upaya hukum bagi pihak yang menjebak kader PDIP. Ronny menduga ada tangan-tangan kekuasaan bermain dibalik gugatan tersebut.
"Kita akan melakukan upaya hukum," imbuhnya.
Perihal Gugatan
SK kepengurusan PDI Perjuangan yang dikeluarkan Kemenkumham periode 2019-2024, yang diperpanjang hingga 2025, digugat para kader PDI Perjuangan ke PTUN Jakarta. Tim advokasi kader PDI Perjuangan tersebut, yakni Victor W Nadapdap, mengatakan gugatan itu diajukan lantaran bertentangan dengan AD/ART PDIP.
Mereka menilai SK No M.HH-05.11.02 Tahun 2024 untuk memperpanjang masa bakti kepengurusan hingga 2025 di bawah Megawati Soekarnoputri telah bertentangan dengan pasal 17 mengenai struktur dan komposisi DPP yang mengatur masa bakti 5 tahun.
Simak Video: PDIP Buka Suara Terkait SK Perpanjangan Kepengurusan Digugat ke PTUN
(eva/lir)
