.webp)
Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyebut belum ada keputusan terkait kenaikan harga tiket kereta rel listrik (KRL). Kemenhub masih menunggu keputusan dari pemerintahan Prabowo-Gibran.
"Sampai sekarang belum juga ya, karena belum ada keputusan apakah itu naik atau tidaknya. Tunggu saja, kita tunggu kabinet (pemerintahan) baru, baru kita seperti apa arahnya ya. Kalau tebak-tebakan tidak keren juga," kata Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Mohamad Risal Wasal dilansir Antara, Kamis (12/9/2024).
Sebelumnya, beredar wacana tarif tiket KRL berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK). Risal menegaskan sampai saat ini belum ada kebijakan tarif tiket KRL berbasis NIK.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Masih belum ada, pokoknya kita tidak tebak-tebakan dulu. Saya menunggu arahan dulu yang terbaru nantinya," ujarnya.
Kemenhub, kata Risal, sudah memiliki kajian terkait untuk menaikkan tarif kereta KRL sebesar Rp 1.000. "Ada, kajian itu ada sebenarnya, waktu itu kita mau menaikkan sebanyak Rp1.000. Waktu itu ya Rp1.000-2.000 itu posisinya.Tapi itu belum, untuk penerapannya belum. Kajian itu ada, hanya cuma naik Rp1.000," kata Risal.
Sebagai informasi, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan pemberian subsidi berbasis NIK untuk tiket KRL Commuter Line Jabodetabek pada 2025 masih bersifat wacana.
Budi menambahkan memang sedang dilakukan studi agar semua angkutan umum bersubsidi digunakan oleh orang yang memang sepantasnya mendapatkan subsidi. Namun, katanya, semua opsi yang ada masih bersifat wacana dan belum ada keputusan final.
(isa/dhn)
