Tidak Terbukti Korupsi, Bupati Asahan Aktif Kembali

- detikNews
Senin, 12 Mar 2007 23:57 WIB
Jakarta - Setelah dinonaktifkan selama satu tahun, Bupati Asahan Risuddin kembali bertugas. Pengaktifan ini dilakukan Menteri Dalam Negeri setelah Mahkamah Agung (MA) menyatakan Risuddin tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Pengaktifan kembali Risuddin ditandai dengan penyerahan SK Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Rudolf Pardede yang berlangsung Senin (12/3/2007) di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Medan. SK tersebut bernomor 131/12/114 tanggal 7 Maret 2007."Saya sangat mengharapkan dukungan dari seluruh elemen khususnya para pejabat dan staf di lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan untuk tetap bekerja sesuai dengan mekanisme yang berlaku," kata Risuddin.Dengan keluarnya SK pengaktifan kembali Risuddin, maka secara otomatis keputusan Mendagri No.131.12-99 Tahun 2006 tentang Pemberhentian sementara Bupati Asahan yang dikeluarkan pada 6 Maret 2006 tidak berlaku lagi.Risuddin yang menjabat sebaai Bupati Asahan priode 2005 - 2010, dinonaktifkan dari jabatannya menyusul kasus posisinya sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan pakaian dinas Pegawai Negeri Sipil (PNS). Seharusnya Pemkab hanya membayar Rp 944.160.750, sedangkan yang dicairkan dari Bank Daerah Sumatera Utara Cabang Kisaran sebesar Rp 1.867.667.456. Dari selisih uang tersebut, Rp 550 juta diduga masuk ke kantong pribadi Risuddin yang saat itu menjabat bupati priode pertama jabatannya, 2000-2005. Dia mencalonkan diri untuk kedua kali dan terpilih sebagai bupati priode 2005-2010. Dalam kasus ini, dua terdakwa lainnya Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah Endang N Wijaya telah dihukum penjara satu tahun dan Asisten II Pemkab Asahan Darmansyah dihukum 1,5 tahun dan mengembalikan uang negara. Namun dalam persidangan pada 6 Juli 2006, hakim Pengadilan Negeri Kisaran yang dipimpin Ahmad Satibi menyatakan Risuddin tidak terbukti melakukan korupsi dan divonis bebas. Jaksa A Rivai dan Hamka Nasution mengajukan kasasi ke MA. Di tingkat kasasi, Mahkamah Agung menguatkan putusan PN Kisaran melalui putusan No 2001 K/Pid/2006 tanggal 23 Januari 2007. Sekaitan dengan itu, maka keputusan Mendagri mengenai penonaktifannya dicabut kembali, dan Risuddin dapat menduduki jabatannya semula sebagai bupati. Sementara Risuddin nonaktif, jabatan bupati dilaksanakan Wakil Bupati Taufan Gama Simatupang.

(rul/ary)