Gus Dur: Tangkap Saja Yang Larang Peredaran Buku Sejarah

Jakarta - Bukan Abdurrahman Wahid (Gus Dur) jika tidak kontroversial. Saat Kejaksaan Agung mengeluarkan larangan peredaran buku Sejarah untuk SMP dan SMA kurikulum 2004, mantan Presiden ini malah meminta pihak-pihak yang melarang peredaran buku-buku itu ditangkap."Itu bertentangan dengan UUD. Mestinya dia (yang melarang) ditangkap saja," tukas Gus Dur setelah membuka Kursus Kader Bangsa PKB di Hotel Kartika Chandra, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Minggu (113/2007).Meski begitu, Gus Dur menyerahkan masalah ini sepenuhnya kepada pihak yang berwenang, yakni Mahkamah Agung(MA). "Biar MA saja yang mengurus," tambah Gus Dur.Senada dengan Gus Dur, ketua umum DPP PKB Muhaimin Iskandar juga tidak sepakat dengan pelarangan peredaran buku tersebut. "Saya tidak begitu mengikutinya, tapi kalau menyangkut ilmu, tidak ada batasan apapun, jadi jangan dilarang," ungkap Muhaimin.Buku-buku Sejarah yang dilarang beredar itu dianggap meresahkan masyarakat. Hal yang menjadi masalah adalah kata PKI tidak tercantum dalam sejarah pemberontakan PKI di Madiun pada tahun 1948 dan pemberontakan PKI 1965. Yang termuat hanya keterlibatan G30 S. (anw/ken)