.webp)
Anggota Komisi XI DPR Fraksi Golkar Mukhamad Misbakhun menjadi salah satu calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI yang menjalani uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) di Komisi XI DPR RI. Misbakhun menyampaikan visi dan misinya untuk mengawal Asta Cita di pemerintahan Prabowo Subianto jika terpilih menjadi anggota BPK periode 2024-2029.
Misbakhun dalam paparannya membeber idenya tentang menyelaraskan rencana strategis (renstra) BPK dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) pemerintah. Menurut dia, hal itu penting untuk mengawal program Asta Cita yang dijalankan pemerintahan Prabowo nantinya.
"Proses menyelaraskan renstra BPK dengan RPJMN pemerintah harus berjalan. Karena apa, kalau tidak dijalankan maka pemeriksaan-pemeriksaan yang berlangsung di BPK tidak akan mencakup program pembangunan. Renstra BPK ke depan harus berkaitan dengan yang menjadi program pemerintah, yakni Asta Cita," ujar Misbakhun kepada wartawan, Senin (2/9/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Misbakhun juga menyinggung soal problem defisit dalam APBN. Untuk menutup defisit, katanya, penerimaan pajak harus dioptimalkan.
"Penerimaan negara bukan hanya dari pajak, tapi juga penerimaan negara bukan pajak, dan itu bisa ditingkatkan, baik itu penerimaan dividen BUMN, sumber kekayaan alam, maupun dari pelayanan publik yang dilakukan lembaga negara," kata mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak itu.
Dengan demikian, Misbakhun menekankan pentingnya sinergi antara DPR dengan BPK. "Basis hubungan itu adalah bagaimana membangun antarlembaga menjadi kuat," imbuhnya.
Simak juga Video: Ditanya Akankah Jadi Kader Golkar, Jokowi: Lah Katanya Jadi Ketua?
