Pertanyaan Balik Puan Usai Jokowi Ungkit RUU Perampasan Aset

Pertanyaan Balik Puan Usai Jokowi Ungkit RUU Perampasan Aset

Tim detikcom - detikNews
Jumat, 30 Agu 2024 08:15 WIB
Puan Maharani bertemu Jokowi di Istana Merdeka.
Momen kebersamaan Presiden Jokowi dan Puan Maharani. Arsip Foto: Instagram Puan Maharani
Jakarta -

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkit soal nasib RUU Perampasan Aset ketika memuji respons cepat DPR membatalkan revisi UU Pilkada di tengah gelombang penolakan. Pernyataan Presiden Jokowi membuat Ketua DPR Puan Maharani bertanya balik.

Diketahui, aksi demonstrasi menolak revisi UU Pilkada itu digelar pada Kamis (22/8). Aksi tersebut digelar di tengah DPR menggelar rapat paripurna pengesahan RUU Pilkada.

Di hari yang sama, DPR memutuskan untuk membatalkan pengesahan RUU tersebut. DPR menegaskan untuk mengikuti putusan MK terkait Pilkada.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Presiden Jokowi lantas menyampaikan pujian atas respons DPR RI membatalkan revisi UU Pilkada. Jokowi menilai langkah DPR RI cepat dan baik.

"Ya saya menghargai langkah cepat DPR dalam menanggapi situasi yang berkembang, respons yang cepat adalah hal yang baik, sangat baik," kata Jokowi dalam keterangan pers yang diunggah di YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (27/8/2024).

ADVERTISEMENT

Jokowi lalu menuturkan harapannya agar DPR RI bersikap sama terhadap regulasi lainnya. Dia lalu mengungkit soal nasib RUU Perampasan Aset, yang menurutnya sangat penting untuk pemberantasan korupsi.

"Dan harapan itu juga bisa diterapkan untuk hal-hal yang lain juga, yang mendesak, misalnya seperti RUU perampasan aset, yang juga sangat penting untuk pemberantasan korupsi, juga bisa segera diselesaikan oleh DPR," ujarnya.

Ketua DPR Puan Maharani lantas menanggapi pernyataan Presiden Jokowi yang mengharapkan DPR sigap menindaklanjuti Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset seperti saat merespons polemik RUU Pilkada. Puan mengungkit persyaratan dalam proses pembahasan RUU yang harus dipenuhi.

"Yang pasti setiap pembahasan undang-undang itu harus memenuhi persyaratan yang ada, kemudian harus mendapatkan masukan dari seluruh elemen masyarakat yang dibutuhkan, kemudian persyaratan hukum dan mekanismenya itu terpenuhi," kata Puan di gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Kamis (29/8/2024).

Puan mengatakan pihaknya masih hendak melihat kecukupan waktu untuk mengesahkan itu. DPR, kata dia, fokus menyelesaikan hal-hal penting lain sebelum masa jabatan berakhir.

"Sehingga dalam masa waktu yang tinggal pendek ini apakah kemudian sempat atau tidak sempat, jadi kita fokus pada hal-hal yang memang penting harus diselesaikan," kata dia.

Simak Video 'Jawaban DPR soal Jokowi Singgung RUU Perampasan Aset':

[Gambas:Video 20detik]

(taa/maa)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
Selengkapnya



Ajang penghargaan persembahan detikcom dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) untuk menjaring jaksa-jaksa tangguh dan berprestasi di seluruh Indonesia.
Ajang penghargaan persembahan detikcom bersama Polri kepada sosok polisi teladan. Baca beragam kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini.
Hide Ads