Pilkada Putaran Ke-2 di Aceh Sukses

Jakarta - Pilkada putaran kedua di Kabupaten Aceh Barat Daya dan Aceh Barat pada Hari Minggu lalu dinilai Misi Pemantau Uni Eropa dinilai sukses, meski masih ada tuduhan intervensi dan intimidasi yang dilakukan oleh TNI dan juga pihak GAM. "Tapi intimidasi dan intervensi yang terjadi khususnya di Kabupaten Aceh Barat, tidak berpengaruh terhadap hasil Pilkada. Proses Pilkada di dua daerah ini dapat dikatakan mempunyai integritas," ujar Chief Observer Misi Pemantauan Pilkada Uni Eropa (EU EOM), Glyn Ford, pada wartawan dalam jumpa pers di Swiss-Bell Hotel, Banda Aceh, Selasa (6/3/2007). Tidak berpengaruhnya intimidasi dan intervensi yang dilakukan kalangan militer dan juga kelompok GAM dijealskan Ford, karena para pemilih tetap dapat bebeas bergerak memberikan suara. Lebih lanjut bentuk intimidasi dan intervnsi yang dilakukan kedua pihak itu dikatakannya, seperti upaya meminta para Geuchik (Kepala Desa-red) untuk memilih calon tertentu. Bentuk lainnya -- berdasarkan laporan para anggota EO EOM) yang melakukan pemantauan di TPS-TPS -- seperti keterlibatan TNI di TPS-TPS dengan cara mengumpulkan peralatan pemilihan setelah penutupan di TPS di Kecamatan Samatiga, Aceh Barat. Meski begitu ditegaskannya, pihaknya tidak akan membesar-besarkan masalah ini. Pasalnya, kejadian ini hanya terjadi di satu kecamatan. "Jadi jika dinilai dari persentasinya, pelanggaran ini tidak lebih dari 8 persen. Dan yang penting, hal ini tidak berpengaruh bagi hasil Pilkada yang dilakukan," tegasnya. Dalam pemantauan itu, Glyn juga mengatakan, pihaknya menemukan anggota Panwaslu yang tidak hadir di sejumlah TPS di Kabupaten Aceh Barat, karena persoalan anggaran dana yang terlambat dicairkan. Walau demikian, dia berharap, Panwaslu dapat melakukan penyelidikan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. TNI Minta Bukti Sementara itu, Kepala Penerangan Kodam Iskandar Muda, Mayor CAJ Dudi Dzulfadli meminta bukti jika ada aparat TNI yang melakukan intervensi dan intimidasi dalam Pilkada putararan kedua di Kabupaten Aceh Barat Daya dan Aceh Barat. "Jika memang benar, akan kita tindak lanjuti. Karena kita sudah berusaha menjaga netralitas kita. Tapi kita minta bukti-bukti. Jadi tidak hanya sekedar omongan," ujarnya pada wartawan usai acara jumpa pers di tempat yang sama. Ditegaskannya, TNI tidak ingin dijadikan kambing hitam, jika misalnya terjadi pelanggaran dalam penyelenggaraan Pilkada putaran kedua di kedua kabupaten itu. (ray/nrl)