.webp)
Ketua Umum (Ketum) PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menyampaikan persiapan menjelang Muktamar PKB yang akan digelar pada 24 dan 25 Agustus di Bali. Cak Imin menyebutkan Muktamar akan dihadiri 3.100 pengurus dan kader PKB di seluruh Indonesia.
"Alhamdulillah muktamar ini sudah tinggal menunggu peserta yang insyaallah mulai pada berdatangan di Nusa Dua, Bali. Peserta berjumlah 3.100 orang dari seluruh Indonesia," kata Cak Imin di Jagakarsa, Jakarta Selatan, Kamis (22/8/2024).
Cak Imin meminta polisi membantu mengamankan jalannya Muktamar PKB. Sebab, kata Cak Imin, dalam prosesnya, Muktamar kadang-kadang berjalan panas.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ini proses permusyawaratan tertinggi di PKB yang dilindungi oleh undang-undang. Kepada Pak Kapolri, kepada seluruh aparat, untuk membantu pengamanan sehingga tidak ada gangguan-gangguan karena biasa Muktamar itu proses demokrasi, kadang-kadang panas, tapi saya berharap ini berjalan dengan smooth," ujarnya.
Cak Imin mengatakan pihaknya akan mengundang Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin. Cak Imin juga mengundang presiden terpilih Prabowo Subianto hingga ketua umum partai politik.
"Mengundang Pak Prabowo, mengundang Pak Jokowi, mengundang Kiai Ma'ruf Amin, ketum-ketum partai, mengundang tamu-tamu dari luar negeri juga parpol luar negeri, terus kami juga ngundang dubes," kata
Seperti diketahui, PKB akan menggelar muktamar ke-6 pada 24-25 Agustus 2024. Sekretaris Organization Committee (OC), Zainul Munaschin, menyebutkan, pada saat itu, acara akan dihadiri 5.500 pengurus dan kader PKB.
"Kemarin kita sudah melihat langsung venue untuk pelaksanaan muktamar di Bali dan alhamdulillah secara teknis semuanya insyaallah sudah ready secara teknis untuk menyambut para peserta Muktamar PKB, yang nanti akan dihadiri insyaallah kurang lebih 5.500 pengurus dan kader PKB seluruh Indonesia," kata Zainul dalam jumpa pers di DPP PKB pada Senin (12/8/2024).
Muktamar ke-6 PKB juga akan dihadiri tokoh masyarakat, ulama, dan kiai. Kendati demikian, Zainul enggan menjawab lebih dalam terkait undangan untuk Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).
