Pembangunan Pos Keamanan di Pulau Berhala Diprioritaskan

Jakarta - Departemen Pertahanan telah menyiapkan pos keamanan darat dan pulau terluar guna mengamankan wilayah perbatasan antara Indonesia dengan negara tetangga yakni Malaysia, Timor Leste dan Papua Nugini. Demikian disampaikan Panglima TNI Marsekal Djoko Suyanto dalam rapat dengar pendapat antara Komisi I dengan Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat (5/3/2007).Djoko menjelaskan, TNI memprioritaskan pembangunan pos keamanan di perbatasan darat dan pulau terluar atau terdepan berdasarkan spektrum dan nilai ancaman. Pembangunan pos yang menjadi prioritas itu antara lain di bawah Kodam I Bukit Barisan yakni Pulau Berhala, Pulau Nipah, dan Pulau Sekatung. Di bawah Kodam VII Wirabuana, yakni Pulau Miangas, Pulau Marore, dan Pulau Marampit.Di wilayah Kodam IX Udayana yakni Pulau Batik, Pulau Dana Rote. Di wilayah Kodam XVII Trikora yakni Pulau Pani, Pulau Brasi dan Pulau Panido. Di Kodam Iskadar Muda, Pulau Rondo."Itu pulau-pulau terluar yang diprioritaskan dibangun di pos pengamanan perbatasan pada tahun 2007 ini," ujar Djoko.Sementara itu untuk perbatasan darat, pos pengamanan darat antara Indonesia dan Malaysia yakni di Kalimantan dibutuhkan 93 pos namun yang sudah terbangun 39 pos. Sisanya akan dibangun bertahap mulai tahun 2007. Sedangkan untuk pengamanan Indonesia dan Timor Leste yakni di NTT sudah dibangun 39 pos pengamanan. Untuk perbatasan Indonesia dan Papua Nugini yakni di Papua dibutuhkan pengamanan 114 pos namun yang sudah dibangun 94 pos, sisanya dibangun tahun ini.Djoko menguraikan, untuk prediksi ancaman tahun ke depan, lebih bersifat non militer seperti illegal logging, illegal fishing, imigran gelap, penyelundupan dan perompakan. Sedangkan yang bersifat agresi militer sangat kecil kemungkinan terjadi."Untuk pengamanan wilayah perbatasan tersebut TNI telah melakukan pencegahan, pendalamaan, dan penindakan melalui operasi pengamanan baik di darat, laut dan udara, tandas Djoko. (nik/nrl)