.webp)
Terlepas dari hal itu, Puan menilai budaya baru berupa pengawasan dari publik melalui platform media sosial dapat mengubah stigma pembenaran KDRT.
"Sisi positif dari kemajuan teknologi dapat membantu korban bersuara, dan dibela oleh masyarakat luas. Netizen menjadi pengawas terhadap hal-hal di luar kewajaran. Saya kira ini perkembangan yang baik," sebutnya.
Di sisi lain, Puan meminta pemerintah untuk melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat agar terbentuknya kesadaran bahwa KDRT adalah isu penting yang harus diperangi bersama.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sebab kasus KDRT merupakan fenomena gunung es, namun edukasi dan sosialisasi terkait penanganan atau pemberian tanda pertolongan jika mengalami KDRT masih kurang. Sehingga hanya segelintir orang yang berani bertindak dan memberi tanda dirinya menjadi korban KDRT.
"Pemerintah harus melakukan kampanye nasional perihal KDRT agar mengubah norma sosial dan stigma yang mengelilingi KDRT. Ini untuk menciptakan lingkungan yang lebih mendukung bagi korban agar berani melapor dan meminta bantuan. Pendidikan dan kesadaran publik mengenai KDRT harus diperluas dan itu penting. Karena korban biasanya tidak berani buka suara karena takut terhadap judgement sosial," ujarnya.
Puan menambahkan, layanan penanganan yang belum optimal serta fasilitas yang kurang memadai untuk korban KDRT juga masih menjadi kendala di Indonesia. Terbatasnya rumah aman, konselor, visum masih berbayar sampai tidak ada BPJS bagi korban kekerasan adalah masalah yang harus segera diatasi oleh Pemerintah.
"Maka kami mendorong pemerintah untuk meningkatkan fasilitas layanan pendampingan bagi korban KDRT agar proses pemulihan berjalan dengan cepat," kata Puan.
Puan mengatakan kolaborasi antar kementerian/lembaga dan organisasi non-pemerintah pun harus dilakukan untuk memastikan bahwa kasus KDRT ditangani secara holistik. Puan mengatakan, upaya bersama ini diharapkan dapat menciptakan sistem yang lebih solid untuk melawan tindak kekerasan dalam rumah tangga.
"KDRT dapat ditangani hanya dengan tindakan tegas dan komprehensif," tutur Puan.
(eva/whn)
