.webp)
Kontroversi aturan anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) wanita melepas jilbab telah berakhir. Kini Paskibraka wanita diperbolehkan memakai jilbab.
Kebijakan terbaru itu disampaikan langsung oleh Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi. Dia mengatakan BPIP mengikuti arahan Istana.
Yudian merujuk pada pernyataan Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono bahwa anggota Paskibraka wanita diperbolehkan mengenakan jilbab. Anggota Paskibraka wanita tak perlu melepas jilbab dalam upacara peringatan hari ulang tahun (HUT) ke-79 RI pada 17 Agustus nanti.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Dengan ini BPIP menegaskan mengikuti arahan Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) selaku Penanggung Jawab Pelaksanaan Upacara HUT RI ke-79 yang disampaikan pada tanggal 14 Agustus 2024 di Jakarta, yang menyatakan bahwa Paskibraka Putri yang mengenakan jilbab dapat bertugas tanpa melepaskan jilbabnya dalam pengibaran Sang Saka Merah Putih pada Peringatan HUT RI ke-79 di Ibukota Nusantara," ungkap Yudian dalam keterangan tertulis yang diterima, Kamis (10/8/2024).
Yudian juga meminta maaf atas polemik aturan anggota Paskibraka wanita melepas jilbab. Pada kesempatan yang sama, BPIP juga berterima kasih atas perhatian terhadap kiprah para anggota Paskibraka.
"BPIP juga menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat Indonesia atas pemberitaan yang berkembang terkait dengan berita pelepasan jilbab bagi Paskibraka Putri Tingkat Pusat Tahun 2024 yang menghiasi pemberitaan," kata Yudian.
"BPIP menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya atas peran media dalam memberitakan kiprah Paskibraka selama ini," imbuh dia.
Pernyataan Pihak Istana
Kasetpres Heru Budi Hartono buka suara soal isu anggota Paskibraka 2024 dilarang menggunakan jilbab. Heru yang merupakan 'orang Istana' menegaskan Paskibraka boleh menggunakan jilbab saat upacara HUT ke-79 RI di Ibu Kota Nusantara (IKN).
"Kami baik di tingkat pusat yang akan besok tanggal 17 melakukan pengibaran bendera tetap menggunakan sebagaimana adik-adik kita mendaftar menggunakan jilbab," kata Heru di Balai Agung, Balai Kota Jakarta, Rabu (14/8).
Pj Gubernur DKI Jakarta itu mengaku masih melihat peserta Paskibraka menggunakan hijab saat gladi bersih di IKN pada Rabu (14/8).
"Tadi pagi saya dari IKN persiapan gladi bersih, pertama Paskibra menggunakan yang putri menggunakan jilbab," ujarnya.
Simak berita selengkapnya di halaman selanjutnya.
Simak Video: PKS Usul Komisi II DPR Panggil BPIP Buntut Larangan Jilbab Bagi Paskibraka
"Jadi kan saat mereka masuk Istana mereka sudah seperti itu tapi perintah kami adalah meminta kepada seluruh adik-adik putri yang memang menggunakan jilbab untuk tetap gunakan itu," sambungnya.
Polemik Belasan Paskibraka Wanita Lepas Hijab
Sebelumnya, belasan anggota Paskibraka wanita lepas hijab saat dikukuhkan sebagai petugas upacara HUT kemerdekaan ke-79 RI menjadi sorotan. Pengurus Pusat Purna Paskibraka Indonesia (PPI) menyesalkan hal tersebut.
"Padahal ada 18 dari utusan provinsi yang sejak awal mereka datang mengenakan jilbab. Makanya teman-teman dari provinsi juga pada protes semua, dan hari ini kita (pengurus pusat) menyatakan sikap," kata Ketua Umum PP PPI Gousta Feriza dalam jumpa pers di Jaksel, Rabu (14/8).
Gousta menyayangkan kebijakan itu karena baru pertama kali terjadi, setelah tanggung jawab petugas Paskibraka dipegang oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) sejak 2022. Diketahui sebelumnya, pengelola dan penanggung jawab program Paskibraka diemban oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora).
Gousta mengungkap 18 anggota Paskibraka putri tersebut masih mengenakan jilbab saat latihan hingga persiapan terakhir atau gladi resik. Namun belasan anggota Paskibraka wanita itu tak berhijab saat pengukuhan.
"Lalu kenapa pada saat pengukuhan 'dilarang' menggunakan hijab atau jilbab atau bahasa lain 'diseragamkan' untuk tidak menggunakan hijab atau jilbab?" sambung dia.
Menurutnya, penggunaan jilbab tidak akan mengganggu para anggota Paskibra saat melakukan tugasnya. Dia menyebut adanya polemik ini akan mencederai kebinekaan dari bangsa Indonesia juga melanggar nilai-nilai Pancasila itu sendiri.
