Percayakan Penyidikan Illegal Logging Pada Polda Riau

Pekanbaru - Penanganan penyidikan kasus ilegal logging di PT RAPP dan IKPP di Riau harus dipercayakan pada Polda Riau. Jangan kasus ini menjadi masalah politik. Penegasan ini disampaikan oleh salah seorang anggota DPRD Riau dari wilayah pemilihan Siak dan Pelalawan, yang merupakan wilayah operasional kedua perusahaan tersebut, Eddy Akhmad RM kepada detikcom, Jumat (2/3/227) di Gedung DPRD Riau, Jl Sudirman, Pekanbaru. Eddy menyampaikan hal ini sehubungan dengan pernyataan beberapa anggota DPRD Riau yang menilai penyegelan bahan baku PT RAPP menyalahi prosedur. "Yang menjadi bahan pertanyaan saya, apa urusan kawan-kawan saya itu memberikan penjelasan soal itu. Yang paling berkompeten itu mestinya pihak perusahaan untuk menjelaskannya sendiri, bukan anggota dewan. Apa lagi penyegelan bahan baku itu masih dalam proses penyidikan pidak Polda Riau," kata Eddy. Menurut Eddy, sebagai lembaga penyidik, Polda Riau pasti memiliki bukti-bukti yang cukup kuat tentang aktivitas ilegal logging yang dilakukan PT RAPP dan IKPP. Seperti ditemukannya beberapa tumpukan kayu yang berasal dari hutan alam di kedua perusahaan tersebut. "Mestinya semua pihak harus memberikan dukungan penuh terhadap upaya Polda Riau untuk mengusut hingga tuntas, bukan justru sebaliknya," kata Eddy. Soal dampak sosial seperti pengangguran, akibat penyegelan bahan baku PT RAPP, Eddy mengatakan, hal itu tetap tidak bisa dijadikan pembenaran terhadap pelanggaran hukum yang dilakukan oleh kedua perusahaan itu. "Soal pengangguran, tergangunya investasi, itu persoalan lain. Jangan hal itu dijadikan justifikasi atau alasan pembenaran, apa lagi sampai mengganggu upaya-upaya hukum yang dilakukan Polda Riau," tegas Eddy. Eddy menambahkan, keberadaan kedua perusahaan tersebut selama ini juga lebih banyak memberikan dampak kerusakan lingkungan dan infrastrktur jalan akibat lalu lalangnya truk pengangkut balak. "Tidak semua masyarakat Riau senang atas kehadirian kedua perusahaan itu yang sebagian besar justru mempekerjakan tenaga-tenaga kerja dari luar daerah," tegas Eddy. (cha/djo)