DPRD DKI Jakarta bersama Dinas Pendidikan DKI Jakarta sepakat akan mengangkat 2.704 guru honorer menjadi guru berstatus kontrak kerja individu (KKI) tahun ini. Jumlah itu terdiri dari 2.654 guru honorer dan 50 guru sekolah luar biasa (SLB).
"Ya dari 4.127 orang kemarin yang diributkan itu, 2.654 di antaranya adalah guru. Lainnya itu tendik (tenaga kependidikan). Ada juga 50 guru SLB, itu juga masih kekurangan," kata Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Iman Satria saat pembahasan Perubahan APBD Tahun 2024 bersama Dinas Pendidikan DKI Jakarta, dikutip dari keterangan tertulis, Selasa (13/8/2024).
Khusus pengangkatan guru SLB, Iman meminta agar diseleksi secara ketat melalui sejumlah tes. Menurutnya, guru SLB perlu menguasai keahlian khusus.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Itu memang butuh keahlian khusus. Kalau enggak (tes), nanti gimana cara bicaranya, cara melakukan gerak dan body language-nya, itu butuh keahlian khusus," ucapnya.
Sementara itu, Plt Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Budi Awaludin memastikan 2.654 guru honorer dan 50 guru SLB yang akan direkrut sebagai KKI. Tak hanya itu, 1.423 tenaga kependidikan seperti petugas kebersihan, petugas keamanan, dan petugas administrasi pada tahun 2025 dijadikan Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP).
"Seluruh guru honorer yang tahun kemarin belum diangkat, tahun ini akan kita angkat melalui KKI," ucap Budi.
"Tahun depan akan migrasi ke PJLP. Sehingga akan dianalisa terlebih dahulu oleh ORB dan BKD. Belum ada penetapan analisis jabatannya," tambahnya.
Seperti diketahui, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono berbicara soal polemik guru honorer di Jakarta. Dia mengatakan Pemprov DKI akan memenuhi hak-hak 4.000 guru honorer yang saat ini ada di Jakarta.
Heru Budi mempersilakan para guru honorer tersebut untuk mengikuti seleksi kontrak kerja individu (KKI). Heru Budi mengatakan proses itu dilakukan sesuai Dapodik, termasuk bagi 107 guru honorer yang terdampak kebijakan 'pembersihan' atau 'cleansing'.
"Bahwa 4.000 itu kita akan proses. Itulah yang kita dorong untuk mereka mendapatkan haknya rekomendasi dari Dapodik," kata Heru Budi di Velodrome, Rawamangun, Jakarta Timur, Minggu (21/7).
"Berikutnya, saya tidak cerita yang 107 ya, yang 107 itu udah masuk dari yang 4.000," sambungnya.
Heru Budi menjelaskan rekomendasi Dapodik bagi guru honorer itu dibatasi sampai dengan data guru honorer Desember 2023. Dia menjelaskan, hal itu telah disepakati bersama oleh para kepala sekolah yang ada di Jakarta.
"Data itu harus ada cut off date-nya. Tadi sepakat kepala sekolah cut off date-nya Desember 2023," katanya.
Simak juga Video 'LBH Jakarta Buka Posko Pengaduan soal 'Cleansing' Guru Honorer':