Tunjangan Dikucurkan, Pemerintah Harus Ikut Pasang Badan

Jakarta - Pemerintah mengambil keputusan untuk memberikan tunjangan baru bagi para anggota DPRD. Dana pun siap digelontorkan lagi. Namun diingatkan pemerintah harus ikut pasang badan kalau ada penolakan dari masyarakat."Pemerintah harus bertanggungjawab untuk mencegah jangan sampai terjadi ekses-ekses lanjutan, jangan sampai seperti PP 37 yang kontroversi itu," kata anggota Komisi II Sayuti Asyafri kepada detikcom di Jakarta, Kamis (1/3/2006).Menurut dia pemerintah seharusnya terlebih dahulu membangun komunikasi politik dengan pihak-pihak yang kemungkinan besar akan menentang atau sebelumnya bersikap kritis terhadap PP 37."Jangan sampai tunjangan baru yang diberikan dianggap hanya kemasan baru dari rapelan," tegas Sayuti.Lebih lanjut yang perlu dipikirkan adalah ekses sensitifitas yang berbeda-beda yang nantinya timbul di daerah terkait masalah besar kecilnya tunjangan yang diperoleh."Ini bisa menimbulkan benturan-benturan yang sifatnya kontraproduktif," tegasnya.Sementara itu anggota Komisi II lainnya Nasir Djamil menilai tunjangan baru itu harus mencerminkan UU otonomi daerah, artinya sesuai dengan kemampuan daerah.Jumlah tunjangan yang akan diterima anggota DPRD kali ini akan berbeda. Hal ini tergantung kondisi kemampuan keuangan daerah (KKD) per tahunnya, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.Berikut ini adalah jumlah tunjangan baru yang akan diterima anggota DPRD per bulan:1. KKD kategori tinggi. Ketua DPRD Rp 35.250.250, wakil ketua Rp 25.187.500, anggota Rp 15.112.000.2. KKD sedang. Ketua DPRD Rp 26.250.250, wakil ketua Rp 18.587.500, anggota Rp 12.112.000.3. KKD rendah. Ketua DPRD Rp 17.250.250, wakil ketua Rp 13.187.500, anggota Rp 9.112.000.Jumlah tunjangan tersebut sifatnya maksimum, karena bisa berkurang, tergantung kegiatan dewan. Hal ini dikarenakan ada belanja penunjang operasional (BPO) di dalam komponen tunjangan. (irw/ndr)