Sekolah Antikorupsi untuk Bupati

Jakarta - Konsep good government rupanya belum sepenuhnya dipahami oleh para gubernur dan bupati. Tak heran sejauh ini praktek suap dan korupsi masih berlangsung di Tanah Air. Kepala Negara melontarkan ide agar dibuatkan pelatihan singkat bagi para kepala daerah. Tujuannya mencetak meningkatkan kemampuan kepala daerah melaksankan komitemen pemerintahan SBY-JK itu. "Terjadinya korupsi bukan saja karena kerakusan, tapi juga ketidaktahuan. Kalau dua itu bergabung, ya korupsi jadi banyak," kata Todung Mulya Lubis, ketua dewan pengarah Tranparency International Indonesia (TII). Hal tersebut ia sampaikan menjawab pertanyaan wartawan, seusai memaparkan hasil survei Indeks Persepsi Korupsi (IPK) 2006 pada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sore ini di Kantor Presiden, Jl. Medan Merdeka Utara, Jakarta (28/2/2007). Salah satu hasil survei terbaru TII ini menunjukkan perkembangan yang sangat baik dibanding tahun sebelumnya. Yaitu meningkatnya komitmen kepala daerah untuk melakkukan perang terhadap korupsi di jajaran pemerintah daerah masing-masing. Sayangnya, perbaikan komitmen yang membaik itu tidak serta merta berbuntut pada berkurangnya praktek korupsi secara signifikan di daerah bersangkutan. Penyebabnya adalah masih minimnya kemampuan kepala daerah dalam menerapkan konsep good government dalam pelaksanaan pemerintahan sehari-hari. Hal lain juga membuat perang anti korupsi di daerah melempem, adalah terbatasnya kewenangan kepala daerah terhadap lembaga pemerintah non departemen. Seperti BPN, kepolisian, bea cukai dan peradilan, yang masih dipersepsikan sebagai lembaga korup. "Ini jadi tantangan pemerintah bagaimana birokrasi ini diperbaiki. Tidak hanya di tingkat pemerintah daerah, tapi juga lenbaga yang punya hubungan vertikal semacam ini," imbuh Todung. (lh/nrl)