Yusril: Potong Gaji DPRD Pilihan Lunak & Moderat

Jakarta - Rencana pemerintah memotong gaji anggota DPRD sebagai mekanisme pengembalian uang rapelan diakui sebagai pilihan yang lunak dan moderat. Cara ini justru jauh lebih efektif dibanding mengharuskan anggota DPRD mengembalikan uang rapelan yang telah mereka terima secara sekaligus."Kalau orangnya tidak ada uang mau bagaimana. Misalnya sudah dipakai menyumbang kepentingan konstituennya. Ditarik kembali kan juga susah. Tetapi, kalau dipotong dari gajinya untuk mencicil, kan tidak bisa apa-apa dia (anggota DPRD)," kata Mensesneg Yusril Ihza Mahendra.Hal ini disampaikan Yusril usai rapat terbatas membahas alternatif solusi hukum penarikan rapelan uang tunjangan anggota DPRD terkait revisi PP 37/2006 di kantor kepresidenan, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (28/2/2007).Yusril mengaku formulasi hukum yang dipresentasikannya dalam ratas itu masih memiliki celah-celah hukum. Sebab tidak menutup kemungkinan bagi anggota DPRD yang merasa kecewa dengan kebijakan ini nanti mengajukan gugatan hukum."Setiap keputusan pasti ada celah-celahnya. Tetapi kita memilih yang paling kecil risikonya," ujarnya.Dijelaskan dia, berdasar laporan yang ada di Depdagri jumlah anggota DPRD yang akan mengajukan tuntutan hukum itu tidak terlalu banyak. Sebab, jumlah anggota DPRD yang telah menerima uang rapelan dan sudah mengembalikannya jauh lebih banyak dibanding yang sudah menerima tetapi belum dikembalikan.Lanjut Yusril, jumlah anggota DPRD yang sama sekali belum menerima uang rapelan malah lebih besar lagi."Yang menjadi problem adalah yang sudah dibayar tetapi belum mengembalikan, Tetapi ini minoritas dibanding mereka yang belum dibayarkan," kata Yusril. (aan/nrl)