.webp)
Kemenpora menggelar rapat koordinasi lintas sektor yang digelar dengan diskusi. Deputi 2 Bidang Pengembangan Pemuda Kemenpora Raden Isnanta berharap rakor ini tidak sekadar omon-omon tapi menghasilkan langkah strategis untuk mewujudkan kolaborasi antarlembaga.
Rakor ini dilakukan sesuai amanat Peraturan Presiden (Perpres) No 43/2022 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan yang melibatkan 28 Kementerian/Lembaga (K/L) serta daerah. Adapun rakor digelar di Yogyakarta Selasa (6/8).
"Selama ini perihal koordinasi hanya enak diucapkan, sehingga melalui rakor ini tidak saja hanya sekadar omon-omon, akan tetapi langkah-langkah strategis untuk terwujudnya kolaborasi dan sinergi itu harus lahir dari rakor ini," kata Raden Isnanta dalam keterangan tertulisnya, Rabu (7/8/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Setwapres Suprayoga Hadi mengungkap tujuh hal yang ditekankan Wapres Ma'ruf Amin. Yakni peran daerah dalam menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD), kemudian pentingnya koordinasi dan sinergi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
"RAD itu implikasinya kepada bagaimana para OPD terkait terlibat di dalam planning kepemudaan seperti halnya di pusat yang memiliki 28 K/L atau lebih dari 3/4-nya kabinet yang masuk dalam Perpres 43 tahun 2022, di mana dalam planning kepemudaan ini lebih banyak dalam konteks urusan daerah, pusat hanya NSPK dengan kata lain yang punya pemuda itu adalah daerah, sehingga ini menjadi kunci bagaimana kepedulian daerah terhadap kepemudaan ini. Tak hanya terhadap daerah, kami di pusat juga sangat rewel dan selalu melihat dalam kaitannya Rencana Aksi Nasional (RAN) itu seperti apa," tuturnya.
Lebih lanjut, Suprayoga mendorong daerah untuk memiliki kepedulian yang semakin tinggi terhadap urusan kepemudaan. Untuk menuju arah tersebut dibutuhkan rencana yang tepat untuk menunjang anggaran yang mencukupi.
"Dalam menyusun RAD saja baru 17 provinsi yang melakukan, padahal kita memiliki 38 provinsi, ditambah 514 Kab/Kota, sehingga jika daerah memiliki komitmen untuk menyusun RAD dan APBD-nya pun dialokasikan, maka jika itu terjadi apa yang kita inginkan akan tercapai dan target RPJM pun terpenuhi dan Pak Wapres sangat konsen akan hal itu," ucap Suprayoga.
"Planning dan budgeting itu satu paket. Kalau rencananya tidak ada namun mengharapkan anggarannya ada itu tidak mungkin. Jadi kita benar-benar konsen kenapa RAN dan RAD perlu disusun, karena implikasinya nanti kepada anggarannya. Ini menjadi penting untuk kita evaluasi bersama," tambahnya.
Dia lantas bicara Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) di mana pada tahun ini mencapai angka 56,33%. Di mana dalam IPP ini terdapat lima domain, seperti pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan, lapangan dan kesempatan kerja, partisipasi dan kepemimpinan, serta gender dan diskriminasi
Suprayoga menilai bahwa 3 dari 5 indikator tersebut mengalami stagnan dalam 3 tahun terakhir.
"Indikator pendidikan, kesempatan kerja dan gender mengalami stagnasi, jadi dari lima domain yang ada kita melihat bahwa memang perlu lagi dipacu dalam konteks ini, walaupun ada delapan kategori penghargaan yang sudah cukup mewakili, namun ada stagnasi yang perlu kita pacu pada tahun 2024 ini," imbuhnya.
(eva/fas)
