PKS Keluar dari Koalisi SBY-JK, Majelis Syuro yang Menentukan

Jakarta - Wacana PKS akan keluar dari koalisi pendukung pemerintahan SBY-JK memang ada. Tapi, yang berhak yang menentukan Musyawarah Majelis Syuro (MMS). Bila masih dibutuhkan dalam koalisi, PKS akan meminta koreksi total terhadap pemerintahan SBY. "Cabut atau tidak dukungan kepada pemerintah SBY, PKS memiliki prosedur yang biasa dilakukan, yaitu melalui Musyawarah Majelis Syuro bulan Maret nanti. Banyak yang memiliki usulan, pendapat, kritikan mengenai pemerintah SBY, tetapi semua kita tampung dalam Majelis Syuro. Majelis Syuro yang akan menentukan," kata Wakil Sekjen DPP PKS Fahri Hamzah saat dihubungi detikcom, Rabu (28/2/2007). Secara eksternal, kata Fahri, PKS berkepentingan terhadap suksesnya pemerintahan SBY. Sebab, hingga saat ini PKS merupakan salah satu anggota partai pendukung resmi. "Karena itu, kita berkepentingan untuk meluruskan hal-hal yang tidak berjalan dengan baik dalam pemerintahan SBY," ujar dia. Selama ini masyarakat telah mengkritik tentang ambruknya investasi, ambruknya daya serap birokrasi dalam APBN dan sebagainya. Hal-hal itulah yang memang menyebabkan angka kemiskinan dan pengangguran semakin meningkat. "Kita pada akhirnya harus memilih, karena kepentingan kita didasarkan pada kepentingan rakyat, tetapi yang terjadi pemerintah malah puji diri sendiri dan seakan rakyat yang diuntungkan," ujar mantan aktivis Mahasiswa 1998 ini.PKS masih membuka kesempatan untuk tetap berada di dalam koalisi. "Tapi, kalau komunikasi kita diterima SBY, kita akan minta harus ada koreksi total pada pemerintahan," tegas dia. Fahri tidak mau berkomentar panjang tentang pernyataan PDIP yang menuding PKS mencabut dukungan kepada SBY-JK untuk menaikkan citra PKS di Pilkada DKI Jakarta. "PDIP tidak punya hak komentari partai lain, karena kita juga tidak mau komentari kerusakan saat mereka berkuasa, seperti banyaknya aset yang dijual pada pihak asing," demikian Fahri. (asy/asy)